Operasi Sikat Semeru 2026 Menggila! Polres Tanjung Perak Bongkar 20 Kasus, 29 Tersangka Diciduk

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA, SUARAGLOBAL.COM – Gebrakan aparat kepolisian dalam memberantas tindak kriminalitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya membuahkan hasil. Tak tanggung-tanggung, Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 20 kasus tindak pidana sekaligus mengamankan 29 tersangka dalam pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026 dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Operasi yang berlangsung mulai 10 Oktober hingga 7 November 2026 tersebut menjadi langkah serius kepolisian untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), hingga pencurian dengan kekerasan (curas).

Pengungkapan puluhan kasus tersebut disampaikan pada Jumat (13/11/2026). Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama jajaran polsek dalam melakukan penyelidikan, penindakan, hingga pengembangan perkara.

Di bawah kepemimpinan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan AZ, S.H., S.I.K., M.Si., jajaran kepolisian terus meningkatkan langkah penegakan hukum demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Sementara itu, penanganan perkara dilakukan Satreskrim di bawah kendali Kasatreskrim AKP Margono Suhendra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., bersama personel polsek jajaran.

20 Kasus Terungkap, 29 Tersangka Diamankan

Dari hasil pelaksanaan operasi, seluruh target operasi yang telah ditetapkan dalam Operasi Sikat Semeru 2026 berhasil diungkap.

Secara terperinci, Operasi Sikat Semeru 2026 menghasilkan 12 laporan polisi dengan 16 tersangka. Sedangkan kegiatan KRYD berhasil mengungkap delapan laporan polisi dengan 13 tersangka.

Dengan demikian, gabungan kedua kegiatan tersebut menghasilkan 20 laporan polisi dengan total 29 tersangka yang berhasil diamankan.

Operasi Sikat Semeru 2026 secara khusus menyasar sejumlah tindak kejahatan yang dinilai meresahkan masyarakat, di antaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan senjata tajam, serta tindak pidana penadahan.

Sementara kegiatan KRYD lebih difokuskan pada penindakan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, polisi juga menemukan dua orang yang diketahui merupakan residivis atau pernah terlibat tindak pidana sebelumnya.

Salah satu tersangka pernah terlibat kasus pencurian pada 2023 dan telah menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Sementara seorang lainnya diketahui merupakan residivis dalam perkara penadahan.

Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan para pelaku dalam jaringan kejahatan yang lebih luas.

Kunci Letter T hingga Linggis Jadi Barang Bukti

Di balik keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut, penyidik turut mengungkap sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku ketika menjalankan aksinya.

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, pelaku umumnya menyasar sepeda motor yang sedang terparkir. Mereka menggunakan alat tertentu untuk merusak kunci kontak kendaraan, termasuk kunci letter T.

Setelah berhasil merusak sistem pengaman kendaraan, pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dikuasai atau dijual melalui jaringan tertentu.

Sementara dalam kasus pencurian dengan pemberatan, para pelaku biasanya menyasar rumah maupun bangunan dengan cara membobol pintu, jendela, atau bagian lain dari bangunan yang menjadi sasaran.

Aksi tersebut dilakukan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban.

Tak kalah meresahkan, dalam perkara pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan ancaman maupun kekerasan untuk membuat korban ketakutan dan menyerahkan barang miliknya.

Salah satu barang bukti yang ditemukan penyidik berupa benda menyerupai pistol. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut diketahui hanya merupakan pistol mainan yang diduga digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban.

Peristiwa penggunaan benda menyerupai senjata api tersebut terjadi di wilayah Kenjeran dan hingga kini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan polisi antara lain beberapa unit sepeda motor, kunci letter T, benda menyerupai pistol, senjata tajam, linggis, serta berbagai peralatan lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Terancam Hukuman hingga 15 Tahun Penjara

Para tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap 19 perkara dengan jumlah 28 tersangka.

Pasal tersebut memiliki ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Selain itu, terdapat satu perkara dengan satu tersangka yang dikenakan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara minimal tujuh tahun dan maksimal 15 tahun.

Penerapan pasal tersebut disesuaikan dengan hasil penyidikan serta konstruksi perkara yang ditemukan oleh penyidik.

Jaringan Penadah Ikut Diburu, Tiga Orang Diamankan

Pengungkapan 20 kasus kejahatan ini ternyata belum menjadi akhir dari pekerjaan kepolisian.

Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan yang diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah pelaku pencurian.

Dari hasil pengembangan sementara, sekitar tiga orang yang diduga berperan sebagai penadah telah diamankan.

Jaringan tersebut diketahui beroperasi di sekitar wilayah Tanjung Perak maupun di luar wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penyidik kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri keberadaan barang bukti kendaraan bermotor yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh para korban.

Langkah pengembangan ini dinilai penting untuk memutus mata rantai kejahatan, sebab tindak pencurian kendaraan bermotor tidak hanya melibatkan pelaku yang mengambil kendaraan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pihak-pihak yang menerima, menyimpan, maupun memperjualbelikan barang hasil kejahatan.

Motor Hasil Kejahatan Akan Dikembalikan kepada Korban

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengungkapan kasus, Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga akan melakukan penyerahan secara simbolis sejumlah barang bukti sepeda motor kepada para korban yang berhak menerimanya.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus upaya mengembalikan hak para korban yang sebelumnya kehilangan kendaraan akibat tindak pencurian.

Bagi masyarakat yang kendaraannya pernah hilang dan diduga berkaitan dengan perkara yang diungkap, pengembalian barang bukti tentunya menjadi kabar yang dinantikan.

Kepolisian akan memastikan proses penyerahan dilakukan kepada pihak yang benar-benar berhak berdasarkan hasil pemeriksaan dan kelengkapan dokumen kepemilikan.

Kapolres Tegaskan Komitmen Berantas Kejahatan

Keberhasilan mengungkap 20 kasus dengan mengamankan 29 tersangka menjadi bagian dari komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak di bawah kepemimpinan AKBP Irwan Kurniawan AZ dalam meningkatkan penegakan hukum.

Melalui Operasi Sikat Semeru 2026 dan KRYD, kepolisian berupaya memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan, memastikan keamanan rumah ketika ditinggalkan, serta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak kriminalitas.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Dengan pengungkapan puluhan kasus tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan bahwa upaya pemberantasan kriminalitas akan terus dilakukan demi mewujudkan wilayah hukum yang aman, tertib, dan kondusif. (*)