Polda Jateng Bongkar 59 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Tambang Ilegal, 79 Tersangka Diamankan!

Laporan: Wahyu Widodo

SEMARANG, SUARAGLOBAL.COM – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga aktivitas pertambangan ilegal kembali menjadi sasaran penindakan aparat kepolisian. Polda Jawa Tengah bersama jajaran polres berhasil membongkar puluhan perkara yang diduga merugikan keuangan negara sekaligus mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan energi bersubsidi.

Dalam kurun waktu 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng berhasil mengungkap sebanyak 59 perkara dengan total 79 tersangka. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan serta penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50 miliar.

Pengungkapan tersebut menjadi perhatian serius karena praktik ilegal yang dilakukan para pelaku tidak hanya berkaitan dengan keuntungan pribadi, tetapi juga menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai modus operandi dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melakukan pembelian BBM secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kemudian menampung dan menjualnya kembali demi memperoleh keuntungan.

Hal tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).

Menurut Roy, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengelabui sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Bahkan, sebagian pelaku diduga sengaja memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih besar.

“Untuk memperbesar kapasitas penampungan menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, polisi juga menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dokumen yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berhak justru diduga dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh BBM untuk dijual kembali.

Modus lainnya meliputi penimbunan, pengangkutan BBM bersubsidi secara ilegal hingga pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Kapolda menegaskan, praktik tersebut sangat meresahkan karena dapat mengganggu distribusi energi bersubsidi dan merugikan masyarakat luas.

“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” jelasnya.

Tambang Ilegal di Lima Wilayah Terbongkar

Selain membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Jateng juga melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan mineral dan batubara (minerba) tanpa izin resmi.

Dalam pengungkapan kasus pertambangan ilegal, Polda Jateng bersama polres jajaran berhasil mengungkap tujuh perkara dan mengamankan delapan tersangka.

Aktivitas pertambangan ilegal tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, yakni Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.

Dari operasi tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 14 unit dump truck dan 10 unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan tanpa izin.

Kapolda Jateng menjelaskan, aktivitas pertambangan yang ditindak meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, hingga batu belah tanpa dilengkapi perizinan yang sah.

Bahkan, polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.

“Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan kendaraan dump truk,” ungkapnya.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menerapkan pola tertentu untuk menghindari pengawasan aparat. Beberapa aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat berat.

Sementara pada siang hari, kegiatan penambangan dilanjutkan secara manual. Pola tersebut diduga dilakukan agar aktivitas ilegal tidak mudah terdeteksi petugas.

Praktik pertambangan tanpa izin tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, serta dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Ancaman Penjara Lima Tahun dan Denda Rp100 Miliar

Kapolda Jateng menegaskan, seluruh tersangka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Khusus perkara pertambangan ilegal, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam ketentuan yang disampaikan Kapolda, pelaku pertambangan tanpa izin terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penindakan tersebut menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih nekat menjalankan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin sesuai ketentuan hukum.

Polisi juga terus melakukan pendalaman terhadap perkara-perkara yang telah diungkap guna menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pihak lain yang terlibat, maupun aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

Pertamina Apresiasi Langkah Polda Jateng

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurut Gustiar, pengawasan distribusi BBM bersubsidi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan badan usaha penyalur energi.

Pertamina Patra Niaga, kata dia, secara konsisten melakukan pemantauan terhadap transaksi pembelian BBM di SPBU.

Setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem. Dengan demikian, apabila ditemukan pola pembelian yang tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan, transaksi tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut.

Gustiar menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah penggunaan QR Code dan nomor polisi kendaraan yang berganti-ganti.

Dengan cara tersebut, para pelaku diduga berusaha mengakali sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.

“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” pungkasnya.

Perang terhadap Penyalahgunaan Subsidi Terus Berlanjut

Pengungkapan 59 perkara dengan 79 tersangka dalam kurun waktu satu bulan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dan aktivitas pertambangan ilegal masih menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan serius.

Nilai sekitar Rp50 miliar yang tercatat dalam estimasi penyelamatan kekayaan negara dan penyalahgunaan subsidi menjadi gambaran besarnya dampak ekonomi dari perkara-perkara yang berhasil diungkap.

Polda Jateng pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin.

Sebab, subsidi pemerintah merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan segelintir pihak. (*)