Tambang Pasir Diduga Ilegal di Kendal Digerebek Polisi! Ekskavator dan Empat Truk Langsung Diamankan

Laporan: Noviyanto

KENDAL, SUARAGLOBAL.COM – Aktivitas penambangan pasir yang diduga berlangsung tanpa mengantongi izin resmi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya menjadi sasaran penindakan aparat kepolisian. Sebuah lokasi tambang di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, diperiksa petugas setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas penggalian material pasir di kawasan tersebut.

Tak tanggung-tanggung! Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Rabu (11/11/2026) itu, jajaran Unit Reskrim Polsek Kaliwungu mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan, termasuk satu unit alat berat jenis ekskavator dan empat truk pengangkut pasir.

Selain kendaraan dan alat berat, polisi turut mengamankan perlengkapan pengolahan material serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan dan pengangkutan hasil tambang.

Pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena saat petugas mendatangi lokasi, kegiatan pengambilan pasir dilaporkan masih berlangsung.

Berawal dari Laporan Warga, Polisi Bergerak ke Lokasi

Terbongkarnya dugaan praktik penambangan tanpa izin ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima pihak kepolisian pada Rabu pagi, sekitar pukul 07.00 WIB.

Laporan tersebut menyebutkan adanya aktivitas penggalian dan pengangkutan material pasir di wilayah Desa Magelung yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan pertambangan.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti jajaran Unit Reskrim Polsek Kaliwungu.

Dipimpin langsung oleh Kapolsek Kaliwungu, sejumlah personel kepolisian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus memastikan kebenaran laporan warga.

Sekitar pukul 09.30 WIB, petugas tiba di area yang dimaksud. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pengambilan material pasir yang masih berjalan.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung di lokasi.

Ekskavator dan Empat Truk Diamankan, Pekerja Ikut Diperiksa

Pemeriksaan polisi tidak hanya menyasar keberadaan alat berat dan kendaraan pengangkut material.

Petugas juga meminta keterangan sejumlah orang yang berada di lokasi pertambangan untuk mengetahui bagaimana kegiatan penggalian dan pengangkutan pasir tersebut dijalankan.

Mereka yang diperiksa meliputi operator ekskavator, petugas pencatat kendaraan keluar masuk, serta para sopir truk yang berada di area tambang.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap alur operasional penambangan, termasuk proses pengambilan material, pengangkutan pasir, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Polisi juga meminta klarifikasi kepada pihak yang disebut sebagai pemilik tambang.

Langkah ini dilakukan untuk menelusuri legalitas usaha dan memastikan apakah kegiatan pertambangan telah dilengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, muncul dugaan bahwa aktivitas pengambilan pasir tersebut berlangsung tanpa memenuhi persyaratan perizinan pertambangan.

Meski demikian, kepolisian masih melakukan pendalaman guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Kendal Turun Tangan, Penanganan Libatkan Tim Tipidter

Kapolres Kendal, AKBP Ratna Quratul Ainy, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pengungkapan dugaan penambangan pasir tanpa izin tersebut ditangani melalui koordinasi antara Unit Reskrim Polsek Kaliwungu dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Kendal.

Kedua satuan tersebut melakukan operasi gabungan atau joint operation untuk mendalami perkara sekaligus menentukan langkah penegakan hukum berikutnya.

Keterlibatan Unit Tipidter menjadi bagian penting dalam proses penanganan mengingat dugaan pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan ketentuan hukum di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Penyidik akan menelusuri dokumen legalitas usaha, kegiatan operasional tambang, serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan hukum atau justru terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Tak Hanya Alat Berat, Catatan Ritase dan Surat Jalan Juga Disita

Dalam penanganan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan aktivitas pertambangan di lokasi.

Barang bukti tersebut meliputi satu unit ekskavator, empat truk pengangkut pasir, satu unit ayakan pasir, dokumen surat jalan penjualan hasil tambang, serta kumpulan catatan ritase kendaraan.

Keberadaan dokumen pengangkutan dan catatan ritase menjadi salah satu bagian yang turut didalami penyidik.

Catatan ritase umumnya digunakan untuk mencatat jumlah perjalanan kendaraan dalam kegiatan pengangkutan material.

Melalui pemeriksaan dokumen tersebut, penyidik dapat menelusuri aktivitas keluar masuk kendaraan dan mencocokkannya dengan keterangan pihak-pihak yang diperiksa.

Namun, jumlah material yang telah diangkut, nilai transaksi penjualan pasir, serta berapa lama aktivitas pertambangan berlangsung belum dijelaskan dalam informasi awal pengungkapan perkara.

Seluruh barang bukti bersama orang-orang yang berada di lokasi selanjutnya dibawa ke Polsek Kaliwungu guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dugaan Pelanggaran UU Minerba Mulai Didalami

Kasus dugaan pertambangan pasir tanpa izin ini telah tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/3/XI/2026/SPKT.RESKRIM/ SEK.KLW/RES.KDL/POLDA JATENG, tertanggal 12 November 2026.

Dalam penanganan awal, penyidik mendalami dugaan pelanggaran terhadap Pasal 158 dan/atau Pasal 161 juncto Pasal 35 dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 158 Undang-Undang Minerba mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 161 berkaitan dengan sejumlah kegiatan penanganan dan pemanfaatan hasil pertambangan, termasuk pengangkutan maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang perizinan sebagaimana ditentukan undang-undang.

Penerapan pasal-pasal tersebut masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur tindak pidana oleh penyidik.

Karena itu, kepolisian masih mendalami dokumen yang dimiliki pengelola, legalitas kegiatan penambangan, serta keterlibatan setiap pihak yang berada di lokasi.

Hingga informasi awal penanganan perkara ini disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai penetapan tersangka.

Laporan Masyarakat Jadi Pintu Masuk Pengungkapan

Terungkapnya dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Magelung menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Laporan warga menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kegiatan penggalian pasir yang diduga melanggar aturan.

Di sisi lain, kegiatan pertambangan memang memerlukan pengawasan karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap perizinan, tata kelola sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan.

Aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun dampak terhadap lingkungan apabila tidak dijalankan sesuai aturan.

Meski demikian, dampak lingkungan maupun potensi kerugian negara dari kegiatan tambang di Desa Magelung belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Hal tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Polisi Terus Dalami Kasus, Legalitas Tambang Jadi Fokus Pemeriksaan

Saat ini, jajaran Polsek Kaliwungu bersama Unit Tipidter Satreskrim Polres Kendal masih melanjutkan proses penanganan perkara.

Fokus pemeriksaan diarahkan pada kelengkapan perizinan pertambangan, dokumen pengangkutan dan penjualan material, serta keterangan para pihak yang diduga mengetahui aktivitas operasional tambang.

Kepolisian menegaskan bahwa proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa aktivitas pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan secara legal dan bertanggung jawab.

Kini, proses hukum akan menentukan apakah aktivitas penggalian pasir di Desa Magelung benar-benar memenuhi unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dugaan awal kepolisian.

Kasus masih dalam proses pendalaman, dan setiap pihak yang diperiksa tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)