Laporan: Rizky Zulianda

MEDAN | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, kembali mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Fatoni dinilai berhasil menuntaskan persoalan dana dan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

ā€œIni Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,ā€ ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga:  Prajurit Yonif 8 Marinir Gagalkan Aksi Illegal Logging di Sumatera Utara

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak di antaranya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar, dan TNI sebesar Rp 22 miliar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut juga telah merealisasikan NPHD secara keseluruhan.

Baca Juga:  Kapolda Jatim Pimpin Musrenbang 2024: Strategi Keamanan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan anggaran guna kesuksesan Pilkada serentak. Pemda juga diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan lainnya seperti gudang, kantor, ataupun distribusi logistik. Sumut, dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera yakni 11 juta jiwa, diharapkan terus mendorong partisipasi pemilih.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyatakan kesiapan Pemprov Sumut dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. “Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,” kata Fatoni.

Baca Juga:  Pemkab Sidoarjo Sidak Pasar Porong: Pastikan Harga Stabil Jelang Ramadhan

Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (*)