Laporan: Rizky Zulianda

MEDAN | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, kembali mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Fatoni dinilai berhasil menuntaskan persoalan dana dan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga:  Brigjend Pol Purn. Agus Sofyan Abadi Mendapat Buket Bunga Dari Kapolda Jateng Melalui Kabid Humas

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak di antaranya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar, dan TNI sebesar Rp 22 miliar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut juga telah merealisasikan NPHD secara keseluruhan.

Baca Juga:  Ziarah dan Tabur Bunga ke TMP Dalam Rangkaian HUT ke 73 Persit KCK 2019

Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan anggaran guna kesuksesan Pilkada serentak. Pemda juga diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan lainnya seperti gudang, kantor, ataupun distribusi logistik. Sumut, dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera yakni 11 juta jiwa, diharapkan terus mendorong partisipasi pemilih.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyatakan kesiapan Pemprov Sumut dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. “Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,” kata Fatoni.

Baca Juga:  Walikota Berharap OPD Pertahankan Prestasi Akuntabilitas Kota Salatiga

Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (*)