Jeritan Warga Surabaya Menggema: PHK, Sekolah Mahal, UMKM Lesu, Banjir Tak Kunjung Usai “Lilik Hendarwati Siap Kawal”

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Suasana reses Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, berubah menjadi ajang curahan hati warga. Dalam kunjungannya ke sejumlah titik di Kota Surabaya, berbagai persoalan krusial mengemuka mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), mahalnya biaya pendidikan, lesunya UMKM, hingga banjir yang tak kunjung teratasi.

Dengan gaya dialog terbuka, Lilik menyerap langsung suara masyarakat yang selama ini merasa belum sepenuhnya terakomodasi. Ia menegaskan, reses bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk mendengar realitas di lapangan.

“Masalah ketenagakerjaan masih jadi keluhan utama. Banyak warga terdampak PHK dan kesulitan mencari pekerjaan baru,” ungkapnya di hadapan warga.

Gelombang PHK menjadi momok paling menakutkan bagi warga. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, banyak kepala keluarga mengaku kehilangan pekerjaan tanpa kepastian.

Beberapa warga bahkan mengaku harus banting setir ke sektor informal demi bertahan hidup. Namun, persaingan yang ketat membuat peluang tetap terbatas.

Tak hanya soal pekerjaan, sektor pendidikan juga menuai sorotan tajam. Warga mengeluhkan biaya pendidikan yang masih tinggi dan akses yang belum merata.

Khususnya bagi keluarga menengah ke bawah, kebutuhan pendidikan anak dinilai semakin memberatkan. Harapan akan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas terus digaungkan dalam forum tersebut.

Di sektor ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menyampaikan keluhannya. Mereka berharap adanya perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam hal pendampingan usaha, pelatihan, dan akses permodalan.

“UMKM ini tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka butuh dukungan nyata agar bisa berkembang dan bertahan,” tegas Lilik.

Isu banjir kembali mencuat sebagai persoalan klasik yang belum terselesaikan. Warga mengeluhkan sistem drainase yang buruk mulai dari saluran sempit, tersumbat, hingga tidak terintegrasi dengan baik.

Genangan air yang kerap muncul saat hujan deras dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan, beberapa kawasan disebut semakin parah akibat pembangunan yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air.

“Drainase harus jadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan justru memperparah banjir,” ujarnya tegas.

Selain itu, warga juga menyoroti masalah bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran. Ketidaksesuaian data antara pemerintah dan kondisi riil di lapangan membuat sebagian masyarakat yang membutuhkan justru tidak terakomodasi.

Keluhan ini menjadi perhatian penting dalam reses, mengingat bansos merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lilik Hendarwati memastikan tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen untuk mengawal setiap keluhan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Semua aspirasi ini akan kami tindak lanjuti. Harapannya, ada solusi konkret yang bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Reses kali ini menjadi cermin nyata bahwa berbagai persoalan mendasar masih membayangi kehidupan warga Surabaya. Kini, masyarakat menanti langkah nyata agar keluhan tak hanya berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar berujung pada perubahan. (*)