Uji Validitas Sistem SSE Diperketat, UM-PTKIN 2026 Jamin Seleksi Objektif

Laporan: Yopi

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2026 dipastikan berlangsung dengan pengawasan ketat dan sistem yang semakin modern. Panitia Nasional PMB PTKIN menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berbasis Sistem Seleksi Elektronik (SSE) tahun ini telah melalui serangkaian pengujian validitas dan reliabilitas guna menjamin hasil seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN, Abd. Aziz, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ia menyebut transformasi digital dalam sistem seleksi menjadi langkah strategis untuk menjaga integritas serta muruah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di tengah tingginya animo masyarakat.

Menurutnya, panitia tidak hanya fokus pada kelancaran pelaksanaan ujian, tetapi juga memastikan setiap tahapan berjalan bersih dari praktik kecurangan. Sistem SSE yang digunakan diklaim telah diperkuat dengan berbagai mekanisme pengamanan digital agar proses seleksi berlangsung profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hingga saat ini jumlah peserta yang telah melakukan registrasi mencapai sekitar 60 ribu pendaftar. Angka tersebut terus bertambah signifikan setiap hari,” ujar Prof. Abd. Aziz.

Ia pun mengingatkan para calon mahasiswa agar tidak menunda proses finalisasi pendaftaran mengingat batas akhir registrasi akan ditutup pada 30 Mei 2026 mendatang. Panitia khawatir lonjakan akses pada hari-hari terakhir dapat memicu kepadatan sistem.

“Kami mengimbau peserta segera menyelesaikan seluruh proses administrasi dan finalisasi data. Jangan menunggu hingga hari terakhir agar tidak mengalami kendala teknis saat akses sistem meningkat,” tegasnya.

Selain memperkuat sistem digital, Panitia Nasional juga telah menyiapkan lokasi ujian yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia guna memudahkan peserta memilih titik ujian terdekat dengan domisili masing-masing.

Panitia memastikan seluruh lokasi ujian memiliki standar pelayanan yang sama, baik dari sisi fasilitas, pengawasan, maupun kesiapan perangkat teknologi yang digunakan selama ujian berlangsung.

“Silakan memilih lokasi ujian yang paling dekat dan mudah dijangkau. Kami menjamin seluruh titik lokasi ujian memiliki standar layanan yang seragam dan profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Penjamin Mutu PMB PTKIN, Zulfahmi Alwi, menjelaskan bahwa pengawasan mutu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyusunan soal hingga pengamanan sistem teknologi SSE.

Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara tim pembuat soal dan pengembang sistem menjadi faktor penting untuk mencegah celah kecurangan selama ujian berlangsung.

“Standar mutu harus dijaga dari hulu hingga hilir. Kami secara rutin melakukan audit teknologi terhadap sistem SSE, termasuk penguatan enkripsi keamanan pada setiap butir soal,” jelas Prof. Zulfahmi.

Tak hanya menyoroti aspek keamanan digital, Panitia Nasional juga memberi perhatian besar terhadap aksesibilitas peserta, termasuk bagi penyandang disabilitas. Bendahara Forum Pimpinan PTKN, Martin Kustanti, menyebut dukungan anggaran di setiap kampus telah disinkronkan guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana ujian secara maksimal.

Menurutnya, penguatan infrastruktur teknologi inklusif menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan UM-PTKIN 2026 agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara.

“Kami memastikan seluruh kebutuhan teknis di lapangan telah dipersiapkan dengan matang. Infrastruktur teknologi yang inklusif menjadi bagian penting agar semua peserta, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti ujian,” tandasnya.

Dengan penguatan sistem pengawasan, audit teknologi, serta kesiapan infrastruktur nasional, Panitia UM-PTKIN 2026 optimistis pelaksanaan seleksi tahun ini dapat berjalan lebih objektif, modern, dan terpercaya, sekaligus menjadi momentum penguatan transformasi digital di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. (*)