Jatim Raih WTP ke-11 Berturut-turut, Agus Cahyono: APBD Harus Lebih Terasa untuk Rakyat!

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Namun di balik raihan prestisius tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengingatkan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh hanya menjadi kebanggaan administratif semata. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diiringi dengan penggunaan APBD yang semakin efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Agus menilai opini WTP memang mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan patuh terhadap regulasi. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya berhenti pada laporan keuangan yang rapi.

“WTP ke-11 merupakan prestasi yang sangat baik dan patut diapresiasi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBD dapat digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan,” tegas Agus.

Politikus Fraksi PKS itu menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang berasal dari APBD harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Program-program yang dijalankan pemerintah daerah, menurutnya, wajib memiliki dampak yang jelas, terukur, dan tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Timur.

“Anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan hanya terserap secara administratif, tetapi hasilnya harus bisa dirasakan oleh warga di lapangan,” ujarnya.

Agus menilai efektivitas belanja daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang harus menjadi perhatian utama antara lain pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kualitas pelayanan publik,” katanya.

Selain memberikan apresiasi atas raihan WTP, Agus juga mengingatkan adanya sejumlah catatan yang masih ditemukan BPK dalam hasil pemeriksaan tahun ini. Salah satunya terkait pelaksanaan beberapa kegiatan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dari tahun ke tahun.

Ia menilai ketertiban administrasi harus berjalan beriringan dengan ketepatan pelaksanaan program di lapangan. Sebab, keterlambatan pelaksanaan kegiatan berpotensi menghambat manfaat yang seharusnya segera diterima masyarakat.

“Ketertiban administrasi harus berjalan beriringan dengan ketepatan pelaksanaan program. Jika program terlaksana sesuai jadwal, manfaatnya juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, perencanaan yang matang merupakan kunci agar penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik, target pembangunan juga akan lebih mudah dicapai.

Ia berharap capaian WTP yang ke-11 ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas penggunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, kita ingin APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, prestasi WTP akan memiliki makna yang lebih besar karena diikuti peningkatan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)