IMM Jatim Temui Wamen Transmigrasi Viva Yoga, Siapkan Akademi Politik untuk Cetak Pemimpin Muda Bangsa

Laporan: Yuan

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi nasional terus dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Selepas mengikuti Tanwir XXXIV IMM, Dewan Pengurus Daerah (DPD) IMM Jawa Timur yang dipimpin Devi Kurniawan melakukan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada 8 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi biasa. Dalam kesempatan itu, IMM Jawa Timur menyampaikan rencana penyelenggaraan Akademi Politik Daerah 2026, sebuah forum pendidikan politik yang akan mengangkat tema “Meneguhkan Demokrasi Substantif di Tengah Tantangan Politik Nasional: Pemuda Sebagai Pengawal Kebijakan.”

Ketua DPD IMM Jawa Timur, Devi Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 dan akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya).

“Akademi Politik Daerah ini akan digelar pada Oktober mendatang di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami juga mengundang Bapak Viva Yoga Mauladi sebagai pembicara untuk memberikan pandangan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan peran pemuda dalam kebijakan publik,” ujar Devi, alumni Universitas Airlangga.

Kehadiran delegasi IMM Jatim disambut hangat oleh Viva Yoga Mauladi. Dalam dialog yang berlangsung penuh keakraban itu, Viva Yoga menegaskan bahwa IMM merupakan organisasi besar yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak kader bangsa.

Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, tetapi juga oleh nilai amanah yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi.

“IMM adalah organisasi besar yang dibangun dengan amanah. Nilai amanah ini yang membuat organisasi tetap kuat dan dipercaya,” ujar Viva Yoga.

Wamen Transmigrasi itu juga mengungkapkan bahwa IMM memiliki banyak titik temu dengan berbagai lembaga kemasyarakatan maupun institusi politik, sehingga peluang kolaborasi untuk membangun bangsa sangat terbuka.

Lebih jauh, Viva Yoga menegaskan bahwa IMM memiliki peran strategis sebagai sumber perkaderan bagi umat dan bangsa. Dari organisasi mahasiswa inilah diharapkan lahir tokoh-tokoh yang mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan.

“IMM merupakan sumber perkaderan. Kader-kader IMM harus mampu menempati banyak posisi, menjadi politisi, pengusaha, akademisi, dosen, birokrat, maupun profesi lainnya. Jangan hanya berada pada satu bidang saja,” tuturnya.

Menurut Viva Yoga, semakin luas kiprah kader IMM di berbagai sektor, maka semakin besar pula kontribusi organisasi tersebut dalam perjuangan, pengabdian, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan organisasi mahasiswa dengan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa tidak perlu memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tabu.

Sebaliknya, kekuasaan dan pemerintah dapat menjadi mitra strategis untuk mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Program kerja organisasi dapat disinergikan dengan program-program pemerintah. Banyak program kementerian dan lembaga yang bisa dikolaborasikan dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi mahasiswa,” tegas mantan Presidium Majelis Nasional KAHMI tersebut.

Pesan tersebut dinilai relevan di tengah tantangan demokrasi saat ini, ketika generasi muda dituntut tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi juga mampu hadir sebagai penggerak perubahan melalui kolaborasi dan partisipasi aktif.

Rencana Akademi Politik Daerah 2026 yang digagas IMM Jawa Timur pun diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami demokrasi secara substantif, memperkuat literasi politik, serta menyiapkan kader-kader yang mampu berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Melalui kegiatan tersebut, IMM ingin menegaskan bahwa pemuda bukan sekadar penonton dalam perjalanan demokrasi, melainkan aktor utama yang memiliki tanggung jawab mengawal kebijakan demi kepentingan masyarakat luas. (*)