Siapkan Rp250 Miliar untuk Pilkada 2029, DPRD Jatim Desak OPD Pangkas Program Tak Prioritas

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 mulai membayangi perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui APBD 2027, Pemprov Jatim mulai mencadangkan dana sebesar Rp250 miliar sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pesta demokrasi tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, Pemprov Jatim harus menyusun strategi agar kewajiban menyiapkan dana Pilkada tidak mengganggu efektivitas belanja daerah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus direspons dengan memperkuat efisiensi serta menetapkan skala prioritas secara terukur. Setiap program yang direncanakan organisasi perangkat daerah (OPD), menurutnya, perlu benar-benar mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pencadangan anggaran Pilkada secara bertahap pada tahun-tahun sebelum pelaksanaan merupakan langkah yang perlu diperhitungkan sejak dini. Namun, konsekuensinya, ruang fiskal untuk membiayai berbagai program OPD akan semakin terbatas sehingga perencanaan belanja harus dilakukan lebih cermat.

Anggaran Terbatas, OPD Diminta Lebih Selektif

Agus mengingatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim agar tidak menyusun program hanya berdasarkan rutinitas tahunan. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas, urgensi yang terukur, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik dan memiliki tingkat kepentingan tinggi harus mendapatkan perhatian utama. Sebaliknya, kegiatan yang kurang mendesak, memiliki manfaat terbatas, atau berpotensi tumpang tindih perlu dievaluasi agar tidak membebani anggaran secara berlebihan.

Menurut Agus, efisiensi bukan semata-mata memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara tepat sasaran.

“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan memperkuat efisiensi dan menentukan program berdasarkan urgensi serta manfaatnya. Kita tidak boleh lagi membiarkan kegiatan yang sama dilakukan oleh beberapa OPD secara terpisah,” ujar Agus seusai memimpin rapat pembahasan rencana anggaran, Jumat.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rencana kerja OPD. Dengan ruang anggaran yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut mampu membedakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dengan kegiatan yang masih dapat ditunda atau disederhanakan.

Hindari Program Tumpang Tindih

Salah satu sorotan utama Agus adalah masih terbukanya peluang pemborosan akibat pelaksanaan kegiatan serupa oleh beberapa OPD secara terpisah.

Program yang memiliki sasaran, tujuan, atau penerima manfaat sejenis dinilai perlu dikaji agar dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Melalui koordinasi yang lebih baik, anggaran yang sebelumnya tersebar untuk kegiatan serupa dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Agus mendorong setiap OPD memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menyusun maupun melaksanakan program. Penyatuan kegiatan yang memiliki sasaran serupa diharapkan mampu menekan pengeluaran yang tidak perlu sekaligus meningkatkan jangkauan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah menghindari pengulangan kegiatan administratif maupun program lapangan yang sebenarnya bisa dikerjakan secara bersama-sama.

Dengan demikian, efisiensi tidak harus selalu berarti mengurangi kualitas pelayanan. Sebaliknya, perencanaan yang terpadu justru berpeluang membuat penggunaan anggaran lebih optimal dan hasil pembangunan lebih terasa.

Dana Pilkada Disiapkan Bertahap hingga Rp1 Triliun

Pencadangan Rp250 miliar dalam APBD 2027 merupakan bagian awal dari rencana pembiayaan Pilkada 2029. Pemprov Jatim akan melanjutkan pencadangan pada tahun-tahun berikutnya hingga kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat perencanaan anggaran tidak bisa dilakukan secara mendadak menjelang pelaksanaan Pilkada. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi kebutuhan pembiayaan sejak awal agar ketersediaan dana dapat dipenuhi secara bertahap.

Di sisi lain, penyusunan anggaran tetap harus memperhatikan keberlangsungan program pembangunan, pelayanan masyarakat, serta kebutuhan rutin pemerintahan.

Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan hanya menyediakan dana Pilkada, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan demokrasi dan pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut, penetapan prioritas menjadi faktor penting. Program yang berdampak langsung terhadap masyarakat perlu diperhitungkan secara matang agar keterbatasan ruang fiskal tidak berujung pada pembiayaan kegiatan yang kurang mendesak.

Pembahasan Anggaran Berlanjut Pekan Depan

Komisi A DPRD Jatim akan melanjutkan pembahasan rencana anggaran bersama seluruh OPD mitra pada pekan mendatang.

Pembahasan lanjutan ini menjadi kesempatan untuk mencermati kembali kebutuhan setiap perangkat daerah, mengevaluasi rencana kegiatan, serta mengidentifikasi peluang penghematan melalui koordinasi lintas OPD.

Langkah tersebut diharapkan menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih terukur, mengurangi potensi duplikasi kegiatan, dan memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan.

Pesan yang ingin ditekankan dalam pembahasan tersebut jelas: ketika ruang anggaran semakin terbatas, setiap OPD harus semakin bertanggung jawab dalam menentukan program.

Pencadangan dana Pilkada 2029 memang menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan sejak dini. Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah juga dituntut menjaga agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan secara efektif.

Dengan efisiensi, kolaborasi, dan penentuan prioritas yang tepat, Pemprov Jatim diharapkan mampu menghadapi kebutuhan pembiayaan Pilkada tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Ujian sesungguhnya bukan hanya menyiapkan anggaran besar, melainkan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jawa Timur. (*)