Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA, SUARAGLOBAL.COM – Praktik perdagangan orang dengan modus tawaran pekerjaan bergaji fantastis di luar negeri kembali terbongkar di Jawa Timur. Kali ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama jajaran Polres berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Dari serangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Kasus-kasus yang terungkap memperlihatkan beragam modus perekrutan tenaga kerja secara nonprosedural, mulai dari iming-iming gaji puluhan juta rupiah hingga janji pekerjaan di luar negeri yang tidak sesuai ketentuan.

Pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (20/11/2026).

Keberhasilan membongkar puluhan perkara ini menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam menekan praktik perdagangan manusia sekaligus melindungi masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia (PMI), agar tidak terjebak dalam jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal.

21 Kasus Terungkap, 29 Orang Jadi Tersangka

Dalam keterangannya, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum membeberkan bahwa pengungkapan 21 perkara TPPO tersebut merupakan hasil kerja Ditres PPA/PPO Polda Jatim bersama Polres jajaran.

Dari total 21 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak delapan perkara ditangani langsung oleh Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan menetapkan 14 tersangka.

Sementara itu, 13 perkara lainnya ditangani oleh Polres jajaran dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang.

Dengan demikian, total terdapat 21 perkara dengan 29 tersangka yang kini harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam praktik tindak pidana perdagangan orang.

Kombes Pol Ganis menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bukti sinergi kepolisian dengan berbagai instansi terkait dalam mencegah sekaligus memberantas perdagangan orang.

“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.

Iming-Iming Gaji Besar, Korban Diminta Puluhan Juta Rupiah

Di balik puluhan kasus yang berhasil dibongkar, polisi menemukan pola perekrutan yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Baca Juga:  Anggota Pendam IV/Diponegoro Diharamkan Mendekati Narkoba

Para terduga pelaku diduga memanfaatkan kebutuhan ekonomi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik di luar negeri.

Modus yang digunakan antara lain menawarkan pekerjaan melalui media sosial dengan janji gaji tinggi. Calon pekerja kemudian diyakinkan bahwa mereka bisa memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan proses keberangkatan yang mudah.

Namun, di balik tawaran menggiurkan tersebut, para calon pekerja justru diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen, administrasi hingga keberangkatan.

Besaran biaya yang diminta pun tidak sedikit. Dalam sejumlah perkara, calon pekerja harus menyiapkan uang hingga puluhan juta rupiah.

Praktik perekrutan semacam ini menjadi perhatian serius kepolisian karena dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap calon pekerja migran.

15 Warga Lamongan Dijanjikan Gaji Rp15 Juta di Armenia

Salah satu perkara yang menjadi perhatian dalam pengungkapan tersebut adalah dugaan perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dengan tujuan Armenia.

Dalam kasus ini, sebanyak 15 orang korban yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga menjadi sasaran perekrutan dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

Para korban dijanjikan memperoleh gaji mencapai Rp15 juta setiap bulan.

Angka tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi.

Namun, untuk dapat diberangkatkan, para calon pekerja disebut harus mengeluarkan biaya hingga Rp75 juta.

Besarnya biaya keberangkatan tersebut menjadi salah satu fakta yang mencuat dalam pengungkapan perkara ini.

Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan dengan gaji besar tidak selalu menjamin keamanan dan kepastian nasib calon pekerja. Legalitas perusahaan, kejelasan kontrak kerja, serta prosedur penempatan harus benar-benar diperiksa sebelum seseorang memutuskan berangkat ke luar negeri.

Tujuan Jepang, Biaya Perekrutan Tembus Rp75 Juta

Tak hanya Armenia, penyidik juga mengungkap dugaan perekrutan pekerja migran dengan tujuan Jepang melalui media sosial.

Dalam perkara tersebut, calon pekerja ditawari kesempatan bekerja di Negeri Sakura dengan biaya perekrutan berkisar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.

Baca Juga:  Kursi Kereta Ludes Diburu Pemudik! Rute Andalan dari Surabaya Hampir Penuh, KAI Daop 8 Surabaya Siaga Penuh Pantau Okupansi

Modus penawaran melalui media sosial menjadi salah satu pola yang perlu diwaspadai masyarakat.

Pasalnya, informasi lowongan pekerjaan dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian tertarik tanpa terlebih dahulu memastikan apakah pihak perekrut memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja migran.

Polda Jatim terus mendalami perkara-perkara tersebut guna mengungkap konstruksi tindak pidana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dijanjikan Jadi Tentara Rusia, Dua WNI Dicegah Berangkat

Fakta lain yang tidak kalah mengejutkan adalah dugaan perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia.

Kedua WNI tersebut diduga ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji mencapai Rp54 juta per bulan.

Tawaran tersebut kini menjadi salah satu perkara yang tengah didalami oleh penyidik Polda Jatim.

Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan koordinasi dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi untuk mencegah keberangkatan kedua WNI tersebut.

Upaya koordinasi lintas instansi itu membuahkan hasil. Keberangkatan keduanya berhasil dicegah di Bandara Juanda.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengetahui secara utuh bagaimana proses perekrutan berlangsung, siapa pihak yang berada di balik tawaran pekerjaan tersebut, serta apakah terdapat jaringan lain yang terlibat.

Kasus ini menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan sebagai tentara di negara asing memiliki risiko serius apabila dilakukan tanpa kejelasan status, legalitas, dan perlindungan hukum.

Perekrutan ART ke Singapura dan Timur Tengah Turut Dibongkar

Selain kasus Armenia, Jepang, dan dugaan perekrutan untuk bekerja sebagai tentara di Rusia, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga (ART).

Tujuan penempatan yang terungkap meliputi Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Perekrutan pekerja rumah tangga ke luar negeri menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian karena calon pekerja berpotensi menghadapi berbagai persoalan apabila ditempatkan tanpa prosedur resmi.

Mulai dari ketidakjelasan kontrak kerja, persoalan pembayaran upah, pembatasan kebebasan, hingga risiko eksploitasi tenaga kerja.

Baca Juga:  Jatim Tancap Gas Jaga Ketahanan Pangan: Khofifah Pastikan Peran Sentral di Level Nasional

Karena itu, pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan pekerja migran menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya perdagangan orang.

29 Tersangka Dijerat UU TPPO dan Pelindungan PMI

Atas berbagai perkara yang berhasil diungkap, penyidik menerapkan ketentuan hukum sesuai konstruksi masing-masing kasus.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penerapan pasal tersebut disesuaikan dengan dugaan perbuatan dan peran masing-masing tersangka dalam perkara yang ditangani.

Penyidik juga masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan perekrutan yang lebih luas.

Langkah tersebut diperlukan agar pemberantasan TPPO tidak hanya berhenti pada pihak yang melakukan perekrutan di lapangan, tetapi juga dapat menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Polda Jatim Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur Gaji Fantastis

Di tengah maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri, Polda Jatim mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan kerja yang menawarkan gaji besar dalam waktu singkat.

Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum menyerahkan dokumen pribadi maupun uang kepada pihak perekrut.

Masyarakat juga diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara nonprosedural atau dugaan tindak pidana perdagangan orang, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.

Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 atau dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Pengungkapan 21 kasus dengan 29 tersangka ini menjadi peringatan bahwa tawaran pekerjaan bergaji besar di luar negeri harus disikapi secara cermat.

Jangan sampai harapan memperbaiki ekonomi keluarga justru berubah menjadi petaka akibat terjebak praktik perdagangan manusia.

Pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan semua pihak. Masyarakat harus berani memeriksa legalitas perekrut, sementara pengawasan dan penegakan hukum harus terus diperkuat agar tidak semakin banyak calon pekerja migran menjadi korban. (*)