Presiden Prabowo Minta Aparat Pemerintah Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi, Stop Mark-Up Proyek, Kelola Anggaran dengan Transparan

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan upaya serius dalam memberantas segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan nasional. Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/24).

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik korupsi yang merugikan negara, seperti mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran. Ia menegaskan bahwa budaya ini tidak boleh lagi dibiarkan karena menyedot keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Jangan sampai 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Prabowo dengan nada serius.

Untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi, Presiden Prabowo mendorong penerapan teknologi digital di seluruh sektor pemerintahan. Ia menyebut bahwa sistem seperti e-katalog dan e-government menjadi langkah konkret dalam menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan efisien.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah punya peran krusial dalam memastikan anggaran digunakan secara tepat,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk berkolaborasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, lanjut Presiden, harus menjadi ajang introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintah. Ia menekankan pentingnya komitmen untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini masih banyak menghadapi tantangan.

“Saya katakan, gunakan momentum ini untuk membersihkan diri. Aparat pemerintahan harus membenahi diri agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik,” kata Presiden Prabowo.

Dalam penegakan hukum, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memberikan vonis yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan antara kerugian negara yang besar dan vonis yang ringan dapat melukai kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

“Kerugian sekian ratus triliun, tetapi vonis yang dijatuhkan seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan rakyat. Kita harus pastikan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal,” tegasnya.

Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi. Presiden Prabowo menutup arahannya dengan mengajak seluruh pihak untuk bersatu mewujudkan tata kelola negara yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada rakyat.

“Bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih maju, bermartabat, dan bebas dari korupsi,” pungkas Prabowo. (*)