Laporan: Widodo Mei Dwi

CILACAP | SUARAGLOBAL.COM – Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, mendesak Plt Bupati segera melaksanakan demosi bagi 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Langkah ini disebutnya krusial untuk jaga integritas pemerintahan dan penuhi asa masyarakat akan Cilacap lebih baik.

Baca Juga:  Gerakan Pangan Murah di Polres Salatiga Disambut Antusias Oleh Warga, Beras dan Minyak Goreng Ludes Dalam Sekejap

Demosi dimaknai sebagai pemindahan ke jabatan rendah, plus penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan. “Semua pejabat terjaring telah tandatangani pakta integritas, siap sanksi saat langgar,” tegas Albani, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga:Pengusaha Diajak Jadi Mitra Pembangunan, Wali Kota Salatiga Tegaskan Pajak Kembali untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ia menekankan bahwa 25 orang ini (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi guna penyegaran, pulihkan kepercayaan publik, dan wujudkan pembangunan bermartabat berpihak rakyat.

Baca Juga:  SDIT Madani Ekselensia Gelar Haflah Khotmul Qur’an ke-2: Mencetak Generasi Qur’ani Berilmu dan Berakhlak

Tuntutan ini selaras janji kampanye Bupati-Wakil Bupati. OPD diharap laksanakan program dengan integritas. “Kalau Plt Bupati enggan demosi, pakta integritas Bupati sia-sia. Integritasnya dipertanyakan,” tambahnya.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap. “Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terlibat dalam OTT kemarin,” ujarnya.

Baca Juga:Sindikat Maling AC Kenpark Dibekuk! 16 Unit Raib, Empat Pelaku Digelandang Polisi
Baca Juga:  Hadiah Lebaran di Balik Jeruji: 47 Narapidana Rutan Salatiga Terima Remisi Khusus, Empat Langsung Bebas 

GNPK berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat dan bersih, clean and clear government demi kemajuan daerah. (*)