Laporan: Widodo Mei Dwi

CILACAP | SUARAGLOBAL.COM – Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, mendesak Plt Bupati segera melaksanakan demosi bagi 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Langkah ini disebutnya krusial untuk jaga integritas pemerintahan dan penuhi asa masyarakat akan Cilacap lebih baik.

Baca Juga:  Ekstasi dalam Kotak Rokok: Sat Resnarkoba Polresta Samarinda Gulung Pengedar di Jalan Mulawarman

Demosi dimaknai sebagai pemindahan ke jabatan rendah, plus penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan. “Semua pejabat terjaring telah tandatangani pakta integritas, siap sanksi saat langgar,” tegas Albani, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga:Pengusaha Diajak Jadi Mitra Pembangunan, Wali Kota Salatiga Tegaskan Pajak Kembali untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ia menekankan bahwa 25 orang ini (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi guna penyegaran, pulihkan kepercayaan publik, dan wujudkan pembangunan bermartabat berpihak rakyat.

Baca Juga:  Retret PWI 2026 Digelar di Bogor, Wartawan Ditempa Hadapi Disinformasi dan Polarisasi

Tuntutan ini selaras janji kampanye Bupati-Wakil Bupati. OPD diharap laksanakan program dengan integritas. “Kalau Plt Bupati enggan demosi, pakta integritas Bupati sia-sia. Integritasnya dipertanyakan,” tambahnya.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap. “Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terlibat dalam OTT kemarin,” ujarnya.

Baca Juga:Sindikat Maling AC Kenpark Dibekuk! 16 Unit Raib, Empat Pelaku Digelandang Polisi
Baca Juga:  Duka Poso Pascagempa M5,8: Dua Warga Tewas, Puluhan Rumah Rata dengan Tanah, BNPB Salurkan Bantuan Darurat

GNPK berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat dan bersih, clean and clear government demi kemajuan daerah. (*)