Laporan: Widodo Mei Dwi

CILACAP | SUARAGLOBAL.COM – Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, mendesak Plt Bupati segera melaksanakan demosi bagi 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Langkah ini disebutnya krusial untuk jaga integritas pemerintahan dan penuhi asa masyarakat akan Cilacap lebih baik.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Gelar Doa Bersama untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2025

Demosi dimaknai sebagai pemindahan ke jabatan rendah, plus penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan. “Semua pejabat terjaring telah tandatangani pakta integritas, siap sanksi saat langgar,” tegas Albani, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga:TKA 2026 Bersinar, Siswi Stella Matutina Raih Skor Sempurna dan Harumkan Nama Salatiga

Ia menekankan bahwa 25 orang ini (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi guna penyegaran, pulihkan kepercayaan publik, dan wujudkan pembangunan bermartabat berpihak rakyat.

Baca Juga:  Festival Kulon Kayon Saparan Sleker 2025: Kolaborasi Perdana DISPORAPAR Jateng yang Memukau 

Tuntutan ini selaras janji kampanye Bupati-Wakil Bupati. OPD diharap laksanakan program dengan integritas. “Kalau Plt Bupati enggan demosi, pakta integritas Bupati sia-sia. Integritasnya dipertanyakan,” tambahnya.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap. “Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terlibat dalam OTT kemarin,” ujarnya.

Baca Juga:Usia Boleh Senja, Semangat Tetap Membara! Lansia Gundih Rayakan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 dengan Meriah
Baca Juga:  Malam Minggu Kelabu Bagi Pengguna Knalpot Tidak Standar di Salatiga, 24 Pemotor Berknalpot Brong Terjaring Razia

GNPK berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat dan bersih, clean and clear government demi kemajuan daerah. (*)