Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Komisi A DPRD Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap Program Tugas Belajar yang akan memberangkatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jatim menempuh studi di King’s College London Singhasari. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta menjalankan proses seleksi secara ketat sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap kelancaran pelayanan publik di daerah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menegaskan penggunaan dana publik dalam program ini menuntut transparansi maksimal sejak tahap perekrutan. Menurutnya, seleksi harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan agar peserta yang berangkat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik.

Baca Juga:Guru Olahraga di Ngawi Kena Imbas Salah Paham, Niat Bantu Siswa Berujung Dipindah Tugas
Baca Juga:  Dari Konferprov ke Aklamasi: Setiawan Hendra Kelana Terpilih Menjadi Ketua PWI Jateng Periode 2025-2030, Usung Program Peningkatan Kompetensi Wartawan

“Seleksi harus sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, agar yang berangkat adalah ASN terbaik dan paling layak,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Agus juga mengingatkan bahwa keberangkatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan. Peserta program tetap berstatus PNS aktif, sehingga posisi yang ditinggalkan harus segera diisi oleh pengganti yang kompeten.

Baca Juga:  Kejuaraan Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 Round II Diikuti Ratusan Joki Kuda Handal

“Kalau jabatan yang ditinggalkan strategis dan tidak ada penggantinya, sebaiknya jangan diberangkatkan dulu,” tegasnya.

Baca Juga:Wisatawan Nyaman, Kota Lama Bersinar! Horison Arcadia Gelar Aksi Sosial dan Bersih Kawasan

Selain seleksi dan penyiapan SDM pengganti, DPRD Jatim juga menekankan pentingnya perencanaan penempatan pasca-studi. Lulusan diharapkan menempati jabatan yang sesuai dengan keahlian baru yang diperoleh, disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahun ini, dua program studi yang ditawarkan adalah Master of Science in Digital Economies dan Master of Arts in Digital Futures. Peserta akan menerima gaji penuh, tambahan penghasilan hingga 50%, serta tunjangan Rp5 juta per bulan untuk kebutuhan penunjang studi. Pemerintah Provinsi juga menanggung seluruh biaya kuliah, publikasi ilmiah, hingga wisuda.

Baca Juga:  Tiga Kasus Curanmor Terbongkar dalam Waktu Singkat, Polresta Malang Kota Ringkus Empat Tersangka

Agus berharap program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi kemajuan Jawa Timur.

“Bukan sekadar belajar ke luar negeri, tapi benar-benar membawa pulang manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.