Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Komisi A DPRD Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap Program Tugas Belajar yang akan memberangkatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jatim menempuh studi di King’s College London Singhasari. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta menjalankan proses seleksi secara ketat sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap kelancaran pelayanan publik di daerah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menegaskan penggunaan dana publik dalam program ini menuntut transparansi maksimal sejak tahap perekrutan. Menurutnya, seleksi harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan agar peserta yang berangkat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik.

Baca Juga:Guru Olahraga di Ngawi Kena Imbas Salah Paham, Niat Bantu Siswa Berujung Dipindah Tugas
Baca Juga:  Presiden Prabowo Resmikan RS Kardiologi KEI, Simbol Persahabatan Indonesia–UEA di Jantung Jawa Tengah

“Seleksi harus sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, agar yang berangkat adalah ASN terbaik dan paling layak,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Agus juga mengingatkan bahwa keberangkatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan. Peserta program tetap berstatus PNS aktif, sehingga posisi yang ditinggalkan harus segera diisi oleh pengganti yang kompeten.

Baca Juga:  Polres Salatiga Ungkap Dugaan Penimbunan Solar Bersubsidi di JLS Salatiga, Puluhan Jerigen Solar Subsidi Disita, Polisi Lakukan Pengembangan

“Kalau jabatan yang ditinggalkan strategis dan tidak ada penggantinya, sebaiknya jangan diberangkatkan dulu,” tegasnya.

Baca Juga:Wisatawan Nyaman, Kota Lama Bersinar! Horison Arcadia Gelar Aksi Sosial dan Bersih Kawasan

Selain seleksi dan penyiapan SDM pengganti, DPRD Jatim juga menekankan pentingnya perencanaan penempatan pasca-studi. Lulusan diharapkan menempati jabatan yang sesuai dengan keahlian baru yang diperoleh, disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahun ini, dua program studi yang ditawarkan adalah Master of Science in Digital Economies dan Master of Arts in Digital Futures. Peserta akan menerima gaji penuh, tambahan penghasilan hingga 50%, serta tunjangan Rp5 juta per bulan untuk kebutuhan penunjang studi. Pemerintah Provinsi juga menanggung seluruh biaya kuliah, publikasi ilmiah, hingga wisuda.

Baca Juga:  Muh Haris Tekankan Program Ketenagakerjaan Pro-Rakyat: Dorong Revitalisasi BLK dan Perlindungan bagi Pekerja Informal

Agus berharap program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi kemajuan Jawa Timur.

“Bukan sekadar belajar ke luar negeri, tapi benar-benar membawa pulang manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.