Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menandatangani SK Pelatinkan Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Kementrian Keuangan di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (08/07/2019). (Foto: dok. Biro KLI/Agus)

Jakarta, beritaglobal.net – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 8 (delapan) pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbedaharaan (DJPb) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di Sekjen dan DJP di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (08/07/2019).

Baca Juga:  Awali Bulan, Wabin Rutan Salatiga Dibekali Pembinaan Produktif

Menkeu berharap, dengan struktur organisasi yang ideal (best fit) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas, diharapkan dapat menciptakan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri.

Menkeu juga berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menciptakan perbaikan kinerja dengan dedikasi, loyalitas, kompetensi profesionalisme dan integritas. Menkeu menegaskan bahwa tantangan Kemenkeu semakin sulit. Seluruh jajaran pimpinan di Kemenkeu diminta dapat meningkatkan kualitas belanja negara.

Baca Juga:  AKBP Aryuni Pamit, AKBP Veronica Hadir: Tongkat Komando Polres Salatiga Beralih, Kepemimpinan Polwan di Salatiga Berlanjut

Ia juga berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang – undangan dan menjaga integritas.

“Ketiga hal tersebut sangat simple namun itu adalah fondasi dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Ini adalah currency yang menentukan kredibilitas dari Kemenkeu sebagai bendahara negara, yaitu institusi yang berisi orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi dan profesionalitas,” tuturnya.

Baca Juga:  Terungkap! Kasus Begal di Surabaya Hanya Rekayasa untuk Tutupi Aib Pribadi

Menkeu melanjutkan bahwa sebagai pimpinan di Kemenkeu, menjalankan tugas negara sebagai pejabat berarti menjalankan tujuan negara. Inklusivitas, toleransi, persatuan dan kesatuan adalah hal yang akan menjadi salah satu bentuk sikap yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin Kemenkeu pada level apapun dan dimanapun mereka ditempatkan. (Agus S/HMS)