Kasus Dugaan Pelecehan Santri, PKS Minta Pengawasan Lembaga Keagamaan Diperketat

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri laki-laki yang diduga dilakukan seorang oknum guru ngaji di kawasan Genteng Kali, Surabaya, memantik perhatian serius dari Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Surabaya segera memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan dan lembaga keagamaan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kasus tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pihak agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan formal maupun informal.

Menurutnya, tempat pendidikan agama seharusnya menjadi ruang aman untuk membangun karakter, moral, dan akhlak generasi muda, bukan justru menjadi tempat yang meninggalkan trauma mendalam bagi anak-anak.

“Kami sangat prihatin atas kasus ini. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan penuh di lingkungan mana pun, termasuk di tempat pendidikan agama,” ujar Lilik, Selasa (12/5/2026).

Ia menilai Pemerintah Kota Surabaya perlu mengambil langkah konkret melalui penguatan edukasi pencegahan kekerasan seksual, memperluas pengawasan, hingga menyediakan sistem pelaporan yang mudah dijangkau masyarakat.

Fraksi PKS juga meminta agar para korban mendapatkan pendampingan psikologis secara intensif serta perlindungan hukum agar proses pemulihan mental anak-anak dapat berjalan maksimal.

“Korban harus mendapatkan perhatian serius, baik secara psikologis maupun hukum. Pemulihan mental anak-anak harus menjadi prioritas,” katanya.

Tak hanya itu, Lilik mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengawasan di seluruh lembaga pendidikan, termasuk tempat mengaji, pesantren, dan yayasan pendidikan berbasis keagamaan.

Ia menekankan bahwa seluruh institusi pendidikan wajib memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

“Tempat mengaji harus menjadi ruang pendidikan akhlak dan keteladanan, bukan justru menjadi tempat yang menimbulkan trauma bagi anak-anak,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Lilik juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan anak dengan berani melapor apabila menemukan indikasi kekerasan atau perilaku mencurigakan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga maupun pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga anak-anak agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman,” ujarnya.

Selain penguatan pengawasan eksternal, Fraksi PKS juga meminta para orang tua mempererat komunikasi dengan anak agar mereka merasa nyaman untuk bercerita apabila mengalami tindakan yang tidak pantas.

Lilik menilai keterbukaan dalam keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak sejak dini.

Di sisi lain, ia turut menyoroti maraknya konten pornografi dan kekerasan di media sosial yang dinilai mudah diakses anak-anak dan berpotensi merusak perkembangan moral generasi muda.

“Perlu upaya serius menjaga moral generasi muda, termasuk pengawasan terhadap konten negatif di media digital,” tambahnya.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri laki-laki yang diduga dilakukan seorang guru ngaji berinisial MZ (22) di sebuah yayasan pendidikan keagamaan di kawasan Genteng Kali, Surabaya.

Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dan memproses terduga pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)