Laporan: Ninis Indrawati

SIDOARJO | SUARAGLOBAL.COM – Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, langsung turun tangan menyelesaikan konflik antara warga Desa Sidokerto dengan Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin. Pertemuan tersebut berlangsung Senin malam (16/12/2024) di Balai Desa Sidokerto.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, diantaranya Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PMD Probo Agus Sunarno, Forkopimka Buduran, BPD, serta tokoh masyarakat setempat. Warga diwakili oleh koordinator aksi, dr. Rusdi Arif, yang langsung menyampaikan permasalahan yang dikeluhkan masyaraakat Desa Sidokerto selama ini.

Baca Juga:Si Jago Merah Mengamuk! Empat Rumah Warga di Bancak Terbakar Diduga Akibat Korsleting Magicom
Baca Juga:  Salatiga Menuju Panggung Global: Wali Kota Resmikan AIICARE 2025 sebagai Gerakan Ilmu dan Keberlanjutan

Rusdi Arif menyoroti persoalan utama, yaitu penjualan tanah sisa ex gogol yang menjadi aset desa/ asset negara. Ia menyebutkan bahwa tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga melalui proses yang dinilai tidak transparan.

Menurut Rusdi, penjualan asset direkayasa oleh kepala desa dan sejumlah pihak lainnya. Ia mendesak agar tanah tersebut dikembalikan kepada desa dan kasus ini diusut tuntas.

Baca Juga:  Mengubah Persepsi, Pj. Wali Kota Salatiga Yasip Khasani Inisiasi Golf Sebagai Olahraga untuk Semua Kalangan

Selain itu, Rusdi juga menyinggung dugaan pungutan liar pada program PTSL tahun 2023.

Baca Juga:Iming-iming Profit Tinggi Menyesatkan! Polda Jateng Ungkap Dugaan Investasi Ilegal Koperasi BLN, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban 

Tuntutan warga tidak ingin jalur mediasi, karena warga meminta pengembalian aset desa serta penegakan hukum yang tegas.

Baca Juga:  Purna Bhakti Sekda Salatiga, Robby-Nina Lepas Wuri Pujiastuti dengan Rasa Syukur

Menanggapi aspirasi warga, Plt Bupati Sidoarjo Subandi meminta agar warga tidak bertindak main hakim sendiri. Ia berjanji akan memastikan persoalan ini diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Terkait penjualan tanah ex gogol, Subandi mengingatkan bahwa pengelolaan aset desa sudah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Baca Juga:  Salip di Jalur Sempit Berujung Tragedi: Bus Harapan Jaya Tewaskan Pemotor, Sopir Resmi Ditahan Polisi

\”jika aturan tersebut dilanggar, aparat penegak hukum harus turun tangan\” ucapnya.

Subandi menyebut bahwa Kepala Desa Sidokerto telah dipanggil oleh Kejari Sidoarjo dan akan diperiksa pada Rabu (18/12/2024).

Baca Juga:  531 KDKMP di Wilayah Kodam IV Resmi Diluncurkan, Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa

Subandi berharap proses hukum berjalan dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bisa dipulihkan. Ia berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas. (*)