Pilkada Simalungun Panas, ASN Netral: Osnidar Marpaung Jadi Sasaran, RHS Diduga Kendalikan SKPD

Laporan: Hadi Purba

SIMALUNGUN | SUARAGLOBAL.COM – Suasana politik di Kabupaten Simalungun menjelang Pilkada 27 November 2024 semakin memanas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Simalungun baru saja mengeluarkan putusan terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. Laporan tersebut diajukan oleh Badan Penyuluhan dan Penyelamatan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun. Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah keterlibatan Osnidar Marpaung, Kepala Dinas Sosial Simalungun, yang dituding terlibat dalam mendukung salah satu calon bupati.

Bawaslu menyatakan bahwa dugaan tersebut telah memenuhi unsur keterlibatan ASN dalam politik praktis dan akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Beberapa pihak menduga bahwa kasus ini adalah akibat ambisi Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), calon petahana yang berusaha mempertahankan posisinya sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua (2025-2030).

Menurut warga, Radiapoh diduga tidak memiliki basis massa yang kuat untuk memenangkan Pilkada mendatang. Hal ini mendorongnya melibatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pangulu (kepala desa) dalam upaya memenangkan Pilkada. Osnidar Marpaung kini menjadi salah satu contoh ASN yang diduga terseret dalam permainan politik ini, dan nasibnya menunggu keputusan akhir dari BKN terkait sanksi yang mungkin berupa hukuman disiplin berat atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat.

El Kananda Shah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Simalungun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa laporan mereka sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan saat ini hanya menunggu proses lebih lanjut dari BKN.

“Kami sudah laporkan satu kasus ke Bawaslu, dan sudah ada putusan. Tinggal kita tunggu proses dari BKN. Osnidar Marpaung baru contoh, ASN lain yang terlibat akan segera menyusul untuk dilaporkan,” kata Nanda.

Ia menekankan pentingnya netralitas ASN dan Pangulu dalam proses Pilkada, mengingat keterlibatan mereka melanggar hukum. Nanda juga mengingatkan agar para ASN fokus melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis, mengingat ada ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar.

Lebih jauh, Nanda mengungkapkan adanya dugaan bahwa sejumlah Pangulu dan ASN di Simalungun mendapat tekanan dari pimpinan SKPD dan Camat untuk mendukung salah satu Paslon. Menurutnya, tekanan ini bersifat sistematis dan menyasar hingga ke tingkat desa.

“Kita sudah punya bukti terkait arahan dan tekanan yang dilakukan secara sistematis hingga ke Pangulu dan ASN. Saya ingatkan agar berhati-hati, karena kalau terlibat, dampaknya bisa dirasakan oleh keluarga mereka,” jelas Nanda.

Namun, Esron Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, membantah tudingan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran yang menegaskan netralitas ASN dalam Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus yang mengarah pada dukungan politik tertentu.

“Tidak ada itu, kami sudah menerbitkan surat edaran yang menegaskan netralitas ASN. ASN harus tetap fokus melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis,” ungkap Esron dalam keterangan tertulisnya.

Saat ditanya mengenai putusan Bawaslu terkait kasus Osnidar Marpaung, Esron mengaku belum mengetahui secara pasti dan akan mencari informasi lebih lanjut.

Ketegangan politik di Simalungun ini memunculkan berbagai spekulasi dan tekanan terhadap ASN dan Pangulu. Dengan proses Pilkada yang semakin dekat, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pihak Pemuda Pancasila berjanji akan terus memantau dan mengawal proses Pilkada agar berjalan dengan jujur dan adil, tanpa intervensi yang mencederai demokrasi.

Informasi yang terus berkembang mengenai dugaan keterlibatan ASN, Camat, dan pimpinan SKPD dalam politik praktis masih menjadi perhatian utama, dengan banyak pihak yang berharap Pilkada Simalungun dapat berlangsung secara bersih dan transparan. (*)