Mendagri Dorong Kementerian Ikut “Turun Tangan” Beri Apresiasi Pemda Berprestasi

Laporan: Dedi Setiawan

BATAM | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja gemilang tak hanya layak mendapat tepuk tangan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kementerian dan lembaga lainnya ikut memberikan apresiasi nyata kepada daerah-daerah yang berhasil menorehkan prestasi.

Menurut Tito, penghargaan kepada pemerintah daerah bukan sekadar seremoni. Di balik penghargaan tersebut terdapat pesan penting untuk memacu daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Ajang tersebut menjadi salah satu momentum Kemendagri untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam sejumlah bidang strategis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam gelaran tersebut, terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan, yakni Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, serta Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.

Proses penilaian tidak dilakukan Kemendagri seorang diri. Kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing turut dilibatkan untuk memastikan penilaian dilakukan berdasarkan aspek yang relevan.

Untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan, misalnya, Kemendagri bekerja sama dengan kementerian yang membidangi lingkungan hidup.

Sementara bidang kesehatan, pendidikan, hingga perumahan juga melibatkan kementerian terkait.

Pola tersebut, menurut Tito, sebenarnya dapat diperluas. Kementerian maupun lembaga lainnya dipersilakan memanfaatkan momentum penghargaan tersebut untuk memberikan apresiasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

“Sehingga saya mengundang rekan-rekan menteri atau pimpinan lembaga yang ingin memanfaatkan acara ini, kalau mau juga memberikan penghargaan, silakan,” ujar Tito.

Menariknya, apresiasi terhadap pemerintah daerah berprestasi tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk penghargaan simbolis.

Tito mencontohkan langkah yang telah dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian tersebut memberikan kuota bedah rumah kepada daerah yang menerima penghargaan pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Menurut Tito, bentuk apresiasi seperti itu justru dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat.

“Kalau tadi yang lain diberikan dalam bentuk penghargaan insentif fiskal, jadi bukan untuk pribadi, itu dimasukkan dalam APBD tidak tunai, tapi langsung masuk rekening nanti, rekening keuangan daerah. Khusus untuk perumahan, memberikannya dalam bentuk kuota bedah rumah,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, penghargaan tidak berhenti sebagai simbol keberhasilan pemerintah daerah. Prestasi yang diraih dapat berujung pada dukungan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Tito juga membuka peluang bagi kementerian lainnya untuk menerapkan pola serupa.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), misalnya, dinilai memiliki ruang untuk memberikan dukungan kepada daerah berprestasi melalui program-program yang berada dalam kewenangan masing-masing.

“Mungkin Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, mungkin mereka punya dana alokasi khusus di bidang-bidang tertentu, maka kita persilakan juga kalau mau bergabung,” ungkapnya.

Dorongan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penghargaan kepada pemerintah daerah dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Daerah yang bekerja keras meningkatkan pelayanan publik pun diharapkan memperoleh dukungan yang sejalan dengan prestasi dan program yang telah dijalankannya.

Di balik pemberian penghargaan tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya memperkenalkan kepala daerah yang memiliki kinerja baik kepada masyarakat luas.

Ia mengaku prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah yang tersandung persoalan hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan.

Karena itu, menurut Tito, publik juga perlu melihat sisi lain bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik dan berhasil mencatatkan prestasi.

“Tapi di balik itu, dengan acara seperti ini, kita juga ingin menunjukkan banyak kepala daerah yang baik-baik dan berprestasi,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bahwa keberhasilan pemerintah daerah perlu mendapat ruang untuk diketahui masyarakat.

Penghargaan pun diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Lebih jauh, apresiasi tersebut dapat menjadi pemacu bagi kepala daerah dan jajaran pemerintahannya untuk berlomba meningkatkan pelayanan publik.

Dari Batam, pesan yang disampaikan Mendagri cukup jelas: daerah yang bekerja baik perlu diapresiasi, sementara kementerian dan lembaga pusat didorong ikut memberikan dukungan nyata.

Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi tanda bahwa sebuah daerah telah berprestasi, tetapi juga menjadi pemantik agar kinerja pemerintahan terus bergerak naik dan manfaatnya kembali dirasakan masyarakat. (*)