81 Tahun Merdeka Bukan Cuma Seremoni! FPKS Jatim Dorong Kesejahteraan Rakyat Jadi Bukti Nyata

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Gegap gempita peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia jangan sampai berhenti pada upacara, pengibaran bendera, dan rangkaian seremoni. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur mendorong agar makna kemerdekaan benar-benar diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ketua FPKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa momentum 17 Agustus semestinya menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terhadap sejauh mana hasil pembangunan dan pelayanan pemerintah telah dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“81 tahun Indonesia merdeka bukan hanya momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi saat bagi kita untuk bertanya: sudah sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?” ujar Lilik, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi maupun pesatnya pembangunan infrastruktur. Di balik berbagai indikator tersebut, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Lilik menilai pembangunan Jawa Timur harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Jangan sampai kemajuan suatu daerah hanya terlihat dari megahnya infrastruktur, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, akses pekerjaan, pelayanan publik, maupun kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, kata Lilik, perlu mendapatkan perhatian serius. Petani harus memperoleh dukungan yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan mereka.

Begitu pula dengan nelayan. Pemerintah diharapkan memberikan ruang yang lebih luas agar masyarakat pesisir dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Menurut Lilik, kemerdekaan akan memiliki makna yang semakin kuat apabila masyarakat yang selama ini menjadi penggerak ekonomi dari sektor akar rumput turut merasakan hasil pembangunan.

Perhatian juga perlu diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). FPKS mendorong agar UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi mendapatkan ekosistem yang memungkinkan mereka berkembang dan naik kelas.

Akses permodalan, pendampingan, penguatan kapasitas, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting agar UMKM mampu menghadapi persaingan dan menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Lilik juga menyoroti pentingnya membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda. Anak-anak muda Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk berkarya, berinovasi, dan menciptakan peluang baru.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan ruang bagi kreativitas dan produktivitas generasi muda tidak semakin sempit. Kesempatan berkarya harus dibuka seluas-luasnya agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan.

Hal serupa juga berlaku bagi perempuan.

“Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang luas, dan masyarakat di desa maupun kota memperoleh pelayanan publik yang adil dan berkualitas,” tegasnya.

Lilik menekankan bahwa pemerataan kesempatan merupakan salah satu bagian penting dari makna kemerdekaan. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa tertinggal hanya karena berada di wilayah tertentu atau berasal dari kelompok ekonomi tertentu.

Selain pemerataan pembangunan, FPKS Jatim juga menyoroti tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.

Lilik mendorong pemerintah membangun tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif. Pemerintahan harus mampu hadir bukan sekadar melalui kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Anggaran daerah, kata Lilik, harus mendukung program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan kegiatan administratif, tetapi memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

“Bagi saya, kemerdekaan juga berarti menghadirkan keadilan, kesempatan dan harapan,” kata Lilik.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kemerdekaan, dalam perspektif FPKS Jatim, tidak sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diterjemahkan sebagai hadirnya kesempatan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

Di momentum HUT ke-81 RI, Lilik juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai elemen lainnya. Semua pihak memiliki peran dalam menjaga Jawa Timur tetap aman, produktif, berdaya saing, sekaligus memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengajak masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam pembangunan. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai dengan bidang masing-masing.

“Dari Jawa Timur, kita terus berkontribusi untuk Indonesia. Bersama rakyat, kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata dan ketulusan,” tuturnya.

Bagi Lilik, semangat para pahlawan harus menjadi energi untuk terus memperbaiki kehidupan bangsa. Perjuangan generasi saat ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, melainkan menghadirkan keadilan sosial, memperluas kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.

Menutup pernyataannya, Lilik menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai titik penguatan persatuan dan pemerataan kesejahteraan.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!” pungkasnya. (*)