Titip Gagasan Gus Rozin Jadi Etalase Aspirasi: NU Diminta Turun Menyapa Akar Rumput

Laporan: Ninis Indrawati

JOMBANG | SUARAGLOBA.COM — Persoalan Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar ke-35 tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan di tingkat pusat. Dari kanal “Titip Gagasan” yang dibuka calon Ketua Umum PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, muncul beragam aspirasi warga NU yang menyoroti persoalan ranting, penguatan NU di luar Jawa, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah hingga tantangan organisasi di ruang digital.

Salah satu pesan datang dari Grobogan, Jawa Tengah. Seorang warga NU menyoroti lemahnya komunikasi antara struktur NU di tingkat atas dengan ranting dan anak ranting yang menjadi basis utama organisasi.

Tulang punggung jam’iyah adalah di tingkat ranting dan anak ranting. Tapi mereka tidak pernah dijawil pengurus atasnya,” tulisnya.

Menurut pengirim pesan tersebut, interaksi dengan struktur bawah kerap baru berlangsung ketika ada reorganisasi. Setelah itu, perhatian terhadap ranting dinilai kembali berkurang.

Di-jawil-nya hanya saat reorganisasi di tingkat MWC. Setelahnya mereka sibuk dengan urusannya yang terkadang tak menyentuh organisasi,” lanjutnya.

Pesan tersebut menjadi salah satu dari puluhan respons yang masuk melalui kanal Titip Gagasan hingga 27 Agustus 2026.

Pengirimnya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pengurus NU di sejumlah tingkatan, anggota badan otonom, hingga masyarakat umum. Respons tersebut tidak seluruhnya berisi dukungan terhadap pencalonan Gus Rozin.

Sebagian besar justru berupa harapan, kritik, dan usulan mengenai arah NU setelah Muktamar ke-35. Gus Rozin mengatakan kanal tersebut dibuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai lapisan warga NU.

Masukan ini menjadi cara saya untuk mendengar suara jamaah dari berbagai lapisan warga NU,” ujar Gus Rozin.

Jarak Pusat dan Akar Rumput

Salah satu persoalan yang berulang dalam masukan warga adalah jarak antara struktur NU dengan basis jamaah. Seorang pengurus NU dari Kota Serang, Banten, meminta PBNU mendatang memberikan perhatian lebih besar kepada struktur yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Sudah saatnya PBNU memikirkan akar rumput, minimal memberdayakan langsung langkah strategis terhadap semua MWCNU, karena yang bersentuhan langsung dengan warga NU adalah pengurus MWCNU atau tingkat ke bawahnya,” tulisnya.

Ia bahkan mengusulkan adanya tim di tingkat PBNU yang secara khusus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap MWCNU.

Masukan tersebut memperlihatkan adanya harapan agar hubungan PBNU dengan struktur di bawahnya tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi pola pelayanan, pendampingan, dan penguatan kapasitas organisasi.

Suara dari Luar Jawa

Persoalan lain muncul dari Labuhan batu Selatan, Sumatera Utara. Seorang pengurus NU menyoroti perbedaan kultur, sejarah, dan perkembangan NU antara Jawa dan Sumatera. “Rasanya sangat jauh perbedaan kultur, budaya, dan historis sejarah N.U antara Pulau Jawa dan Sumatera,” tulisnya.

Ia juga menyinggung masih adanya anggapan di kalangan Nahdliyin bahwa NU lebih mudah berkembang di Jawa dibandingkan wilayah lain. “Masih saja bahasa anggapan ‘NU itu cuma bisa berkembang di Jawa, kalau di Sumatera tak akan bisa’ subur keluar dari mulut Nahdliyin bahkan pengurus yang sudah dikader,” tulisnya.

Karena itu, ia berharap PBNU mendatang memiliki mekanisme dan terobosan baru untuk memperkuat NU di Sumatera.

Aspirasi tersebut sejalan dengan salah satu gagasan yang selama ini disampaikan Gus Rozin dalam rangkaian pertemuan dengan pengurus NU di berbagai daerah, yakni perlunya perhatian yang lebih besar terhadap NU di wilayah pedalaman, pelosok, dan luar Jawa.

Kader Muda dan Perempuan Minta Ruang

Aspirasi mengenai regenerasi juga muncul dari Gresik, Jawa Timur. Seorang anggota Fatayat NU berharap kader muda dan perempuan memperoleh ruang yang lebih luas dalam pendidikan, riset, digitalisasi, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan pesantren.

Saya membayangkan NU ke depan memiliki semacam ‘Ekosistem Kader Muda NU’: ruang bagi santri dan mahasiswa untuk belajar, melakukan riset, mengembangkan gagasan, berwirausaha, serta ikut memecahkan persoalan masyarakat,” tulisnya.

Menurutnya, kader muda tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek kaderisasi. Mereka perlu memperoleh ruang untuk memproduksi pengetahuan, mengembangkan usaha, dan ikut menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.

Dalam gagasan yang sama, pesantren juga diharapkan berkembang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi menjadi pusat ilmu, ekonomi, literasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pesantren dan Tantangan Teknologi

Transformasi pendidikan juga menjadi perhatian warga NU. Dari Sidoarjo, seorang anggota IPNU mengusulkan agar lembaga pendidikan Ma’arif dan pesantren mulai mengintegrasikan sains, teknologi, dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum.

Usulan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pesantren tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan dan pembiayaan, tetapi juga bagaimana lembaga pendidikan berbasis pesantren merespons perubahan teknologi tanpa kehilangan karakter dan tradisi keilmuannya.

Sementara dari Brebes, seorang pegiat media sosial menyoroti posisi NU di tengah perubahan pola komunikasi publik. Ia melihat banyak figur berlatar belakang NU aktif di media sosial, tetapi belum memiliki ruang yang cukup untuk terhubung dengan ekosistem komunikasi organisasi. “Di antara peperangan yang saya maksud adalah perang medsos.

Banyak influencer NU yang tidak mendapat wadah di NU,” tulisnya.

Ia mengusulkan adanya wadah bagi pegiat dan influencer digital agar kekuatan komunikasi warga Nahdliyin di media sosial dapat terhubung dengan organisasi.

Persoalan ini menjadi semakin relevan karena ruang digital kini menjadi salah satu medan utama pembentukan opini publik, termasuk bagi organisasi keagamaan.

Ekonomi Jamaah dan Relasi dengan Kekuasaan

Aspirasi mengenai kemandirian ekonomi juga muncul dari Cimahi, Jawa Barat. Seorang pengurus NU meminta agar potensi ekonomi warga Nahdliyin mendapat perhatian lebih besar dan dikelola secara profesional.

Dalam pesan yang sama, ia mengingatkan pentingnya menempatkan hubungan NU dengan pemerintah dan kekuatan politik berdasarkan kepentingan organisasi dan jamaah.

Hubungan NU dengan pemerintah, partai politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat politis harus dilakukan atas dasar kemaslahatan dan tidak mengganggu marwah NU,” tulisnya.

Masukan tersebut bertemu dengan gagasan Gus Rozin mengenai pentingnya menjaga kemandirian NU. Menurutnya, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap harus memiliki independensi dalam menentukan sikap dan arah organisasi.

Merekam Persoalan dari Bawah

Beragam masukan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan NU tidak hanya berlangsung di forum elite organisasi.

Ada persoalan yang dirasakan langsung oleh pengurus ranting, MWCNU, pesantren, kader muda, badan otonom, pengurus di luar Jawa, hingga warga NU yang aktif di ruang digital.

Dari ranting yang merasa jarang disentuh, struktur NU di Sumatera menginginkan perhatian lebih besar, kader muda yang meminta ruang berpartisipasi, pesantren yang menghadapi tantangan teknologi, hingga pegiat media sosial yang menginginkan ekosistem komunikasi NU yang lebih kuat.

Karena itu, Titip Gagasan dapat menjadi semacam rekaman aspirasi akar rumput menjelang Muktamar ke-35. Kanal tersebut memang dibuka dalam rangkaian pencalonan Gus Rozin, tetapi substansi pesan yang masuk memperlihatkan persoalan yang lebih luas:

bagaimana NU membangun kembali hubungan antara struktur dan jamaah, memperkuat wilayah luar Jawa, memberi ruang kepada generasi baru, serta merespons perubahan sosial dan teknologi.

Jumlah respons dalam kanal tersebut tentu tidak dapat diperlakukan sebagai survei atau representasi statistik seluruh warga NU. Namun, beragamnya latar belakang dan isu yang disampaikan menunjukkan adanya kebutuhan untuk membawa suara dari bawah ke dalam pembicaraan mengenai masa depan organisasi.

Dan dari “Titip Gagasan,” sejumlah suara itu sudah mulai dititipkan. (*)