Yenny Wahid Titip Harapan kepada AHWA: Pilih Nakhoda NU yang Mampu Hadapi Tantangan Zaman

Laporan: Ninis Indrawati

JOMBANG | SUARAGLOBAL.COM — Dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang memasuki fase penting. Setelah sembilan ulama sepuh ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA), harapan terhadap mereka untuk menentukan arah kepemimpinan NU lima tahun ke depan pun menguat.

Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menjadi salah satu tokoh yang menitipkan harapan besar kepada jajaran AHWA tersebut.

Yenny meyakini sembilan ulama yang mendapatkan mandat dari para muktamirin merupakan figur-figur yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta kearifan untuk mengambil keputusan terbaik bagi organisasi yang memasuki abad keduanya tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yenny di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Ahad (30/8/2026) malam.

Menurut Yenny, kualitas para ulama yang masuk dalam jajaran AHWA menjadi modal penting dalam menentukan siapa yang nantinya akan menjadi Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kalau yang kita lihat dari susunan AHWA, kiai-kiai yang ada semuanya alim, semuanya faqih. Jadi kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais ‘Aam maupun kandidat Ketua Umum ke depannya, yang bisa menjadi nakhoda bagi NU untuk mengarungi berbagai macam tantangan zaman di abad kedua NU ini,” ujar Yenny.

Harapan tersebut kemudian mendapatkan momentum ketika sembilan anggota AHWA menjalankan tugasnya menentukan Rais Aam PBNU.

Dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di GSG Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Ahad malam, diumumkan bahwa KH Miftachul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026–2031.

Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat sembilan ulama yang tergabung dalam AHWA.

Sebelum keputusan diumumkan ke hadapan ribuan muktamirin, sembilan anggota AHWA menggelar rapat tertutup di kediaman atau ndalem KH Abdul Wahab Chasbullah di kawasan Tambakberas.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, kemudian menyampaikan hasil musyawarah tersebut dalam sidang pleno.

“Setelah melakukan pertemuan tertutup, anggota AHWA secara mufakat memutuskan bahwa nama KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031,” kata Kiai Anwar Iskandar.

Menurutnya, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut dinilai sesuai dengan tradisi keulamaan sekaligus prinsip dasar kehidupan berbangsa.

“Tadi kami bersembilan rapat bersama di dalem Mbah Wahab Chasbullah. Mekanisme musyawarah yang digunakan dalam penetapan Rais Aam kali ini adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini sesuai dengan perintah Alquran, wasyawirhum fil amr. Di samping itu, sangat sejalan dengan prinsip Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” tegas Kiai Anwar Iskandar.

Ia menyebut mekanisme tersebut sekaligus menjadi bentuk kesinambungan tradisi yang telah dijalankan NU pada muktamar sebelumnya.

“Pemilihan ini melanjutkan sistem pada Muktamar NU di Lampung lalu yang dipimpin Kiai Ma’ruf Amin. Kali ini juga berjalan sangat sejuk dipimpin Kiai Miftah,” lanjutnya.

Di tengah dinamika muktamar dan munculnya berbagai perbedaan pandangan, Yenny Wahid mengingatkan agar seluruh elemen NU tetap menjaga tradisi musyawarah.

Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan cara yang mencerminkan adab dan kultur organisasi.

Yenny secara tegas mengingatkan agar kekecewaan terhadap sebuah keputusan tidak dilampiaskan melalui tindakan emosional maupun perusakan fasilitas.

“Terus marah-marah, itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan, seyogianya dimusyawarahkan. Nah, kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan, bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak aset, dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU,” katanya.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah proses muktamar yang mempertemukan banyak aspirasi dari berbagai daerah. Sebagai organisasi dengan jaringan luas, NU memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan persoalan melalui forum musyawarah dan pendekatan keulamaan.

Selain berbicara mengenai AHWA dan budaya musyawarah, Yenny juga menyinggung salah satu keputusan penting muktamar, yakni penerapan aturan jeda politik atau iddah politik bagi kepengurusan NU.

Menurut Yenny, ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan muktamirin sehingga harus dihormati dan diterima sebagai keputusan organisasi.

Ia menilai iddah politik justru diperlukan untuk memperkuat independensi NU dari kepentingan politik praktis.

“Masa iddah politik itu harus sudah diterima karena sudah menjadi kesepakatan dari muktamirin. Itu sudah diputuskan dan itu baik karena memberi jarak dari partai politik ke NU, supaya NU tidak terlalu mudah dimasuki oleh politisi. NU tetap berjarak, NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, karena politiknya NU adalah politik kebangsaan,” urainya.

Bagi Yenny, NU harus mampu menempatkan diri sebagai kekuatan masyarakat sipil yang dapat berbicara mengenai kepentingan bangsa tanpa terseret terlalu jauh dalam kepentingan partai politik tertentu.

Karena itu, menurut dia, energi organisasi semestinya diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Urusannya adalah mengurusi persoalan rakyat, persoalan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi kalau kemudian iddah politik itu dipermasalahkan, apalagi dengan cara ngamuk itu bukan caranya orang NU,” katanya.

Sebelumnya, sembilan anggota AHWA ditetapkan berdasarkan rekapitulasi tabulasi nasional dari usulan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dari berbagai penjuru dunia.

Dari total 4.703 suara yang masuk dalam proses pemungutan suara, sebanyak 34 nama ulama sempat masuk dalam bursa. Setelah proses penghitungan, sembilan nama dengan perolehan suara tertinggi ditetapkan menjadi anggota AHWA.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, KH Nurul Huda Djazuli, memperoleh suara tertinggi dengan 485 suara.

Posisi berikutnya ditempati KH Nuruzzahri Yahya dengan 477 suara, KH Baharuddin HS dengan 392 suara, dan KH Miftachul Akhyar dengan 350 suara.

Selanjutnya, KH Afifuddin Muhajir meraih 339 suara dan berada di posisi kelima, sedangkan KH Anwar Iskandar memperoleh 326 suara di posisi keenam.

Tiga nama lainnya adalah KH Anwar Manshur dengan 303 suara, KH Said Aqil Sirodj dengan 273 suara, serta KH Abun Bunyamin dengan 268 suara.

Penghitungan suara berlangsung secara terbuka melalui enam panel tabulasi. Bilik pertama mencatat 642 suara, bilik kedua 864 suara, bilik ketiga 855 suara, bilik keempat 936 suara, bilik kelima 718 suara, dan bilik keenam 688 suara.

Sejumlah ulama kharismatik lainnya juga sempat mendapatkan amanah suara dari muktamirin, antara lain KH Ahmad Musthofa Bisri atau Gus Mus, Prof Dr KH Ma’ruf Amin, dan Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim.

Hal lain yang menarik dalam komposisi AHWA kali ini adalah masuknya dua pimpinan MUI.

Keduanya adalah Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Afifuddin Muhajir.

Kehadiran keduanya turut memberikan warna tersendiri dalam proses musyawarah penentuan Rais Aam PBNU.

Setelah proses tersebut menghasilkan keputusan mufakat dengan kembali menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026–2031, perhatian muktamirin kini beralih pada agenda berikutnya.

Tahapan Muktamar ke-35 NU memasuki babak krusial, yakni pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Posisi tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kerja organisasi bersama Rais Aam untuk menghadapi berbagai tantangan NU di abad kedua.

Pesan Yenny Wahid pun menjadi relevan: siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi nakhoda NU harus mampu menjaga tradisi musyawarah, mengedepankan adab, merawat persatuan, serta membawa NU tetap berjarak dari kepentingan politik praktis.

Sebab, bagi NU, kepemimpinan bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana organisasi besar tersebut tetap hadir untuk masyarakat, bangsa, dan kemaslahatan umat. (*)