Wamendagri Bima Arya Buka Suara! Pemerintah Pusat Matangkan Kebijakan, Ekonomi Daerah Jadi Sorotan

Laporan: Waspada Gea

BALIKPAPAN — Kebijakan pemerintah pusat yang bersinggungan langsung dengan daerah kini menjadi perhatian serius. Bukan sekadar soal aturan di atas kertas, setiap kebijakan dituntut mampu berjalan efektif, efisien, sekaligus tidak mengganggu kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi sekaligus mematangkan formulasi berbagai kebijakan yang memiliki dampak terhadap daerah.

Menurut Bima, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).

“Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima.

Bima menjelaskan, evaluasi tidak berhenti pada melihat persoalan yang muncul. Pemerintah juga terus mematangkan formulasi kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam proses tersebut, Kemendagri memiliki peran untuk memberikan masukan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

Masukan tersebut disusun berdasarkan pemetaan terhadap berbagai kondisi yang terjadi di daerah.

“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya melihat kebijakan dari perspektif pusat, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yang muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan di daerah.

Salah satu contoh yang disoroti Bima adalah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut dia, perubahan atau penyesuaian kebijakan TKD dapat membawa sejumlah konsekuensi bagi pemerintah daerah. Karena itu, kondisi masing-masing daerah perlu dipetakan secara cermat.

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan, terutama pelayanan dasar dan kewajiban belanja pemerintah daerah.

Artinya, kebijakan terkait transfer dan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil masing-masing daerah.

Kemampuan fiskal, kebutuhan pelayanan masyarakat hingga kewajiban belanja harus menjadi bagian dari pertimbangan sebelum sebuah kebijakan diterapkan secara luas.

Bima juga mendorong agar setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih konkret kepada pemerintah mengenai konsekuensi dari sebuah kebijakan.

Dengan simulasi tersebut, pemerintah dapat melihat kemungkinan dampak yang muncul sekaligus menyiapkan langkah antisipasi.

Pendekatan berbasis data juga dinilai dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Terlebih, kondisi perekonomian dan kemampuan fiskal setiap daerah tidak selalu sama. Kebijakan yang diterapkan secara nasional bisa saja menghasilkan dampak berbeda ketika diterapkan di masing-masing wilayah.

Karena itu, kata Bima, dinamika yang terjadi di lapangan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, rangkaian evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan kepentingan daerah.

Penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pusat tidak menimbulkan persoalan baru yang justru dapat membebani daerah.

Karena itu, pemetaan kondisi daerah, simulasi berbasis data dan koordinasi antarkementerian menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan.

Pesan yang disampaikan Bima dari Balikpapan cukup jelas: kebijakan pemerintah tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Dampaknya ketika menyentuh daerah harus dihitung, dipetakan dan diantisipasi.

Forum FGD BPD Kaltimtara dan Kemendagri tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam melihat dinamika kebijakan keuangan serta dampaknya terhadap pembangunan dan perekonomian daerah. (*)