Data Jadi Senjata Baru Pemprov Jatim! Gandeng BPS, Kebijakan Pembangunan Dibidik Makin Tepat Sasaran

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Data kini bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Di balik angka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur, ada keputusan besar pemerintah yang menentukan arah kehidupan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus menggeber penguatan ekosistem data agar kebijakan pembangunan tidak berjalan berdasarkan perkiraan, tetapi berpijak pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi Pemprov Jatim bersama BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Timur yang digelar Kamis (3/9/2026).

Rakor tersebut menjadi momentum untuk mempertajam penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Jawa Timur sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghasilkan data berkualitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangun ekosistem data yang semakin terintegrasi.

Sejumlah program menjadi bagian dari strategi tersebut, mulai dari Satu Data Jawa Timur, Open Data, Satu Peta, Dashboard Publik hingga Majapahit Digital.

Menurut Sherlita, berbagai program tersebut tidak berdiri sendiri. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung proses pengelolaan statistik secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga monitoring dan evaluasi.

Satu Data Jadi Fondasi

Salah satu fondasi utama ekosistem data yang dibangun Pemprov Jatim adalah Satu Data Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim melibatkan tiga pilar utama, yakni BPS, Diskominfo, dan Bappeda. Ketiganya memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola data berjalan secara terkoordinasi.

Di sisi lain, seluruh perangkat daerah juga memiliki tanggung jawab sebagai produsen data sesuai tugas dan kewenangannya.

Pola kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan data yang berjalan sendiri-sendiri. Data dari berbagai perangkat daerah dapat dikelola dengan standar yang lebih jelas sehingga dapat digunakan secara lebih optimal dalam proses perencanaan pembangunan.

Dengan tata kelola yang semakin terintegrasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun program, menentukan prioritas, sekaligus mengukur efektivitas pembangunan.

Bukan hanya pemerintah, Pemprov Jatim juga membuka ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam peningkatan literasi dan pemanfaatan data.

Salah satunya melalui program Pojok Statistik serta berbagai kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai standar data dan metadata.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendorong lahirnya penelitian yang berbasis data, termasuk optimalisasi pemanfaatan Open Data.

Mahasiswa yang menjalani program magang di perangkat daerah juga mendapatkan pendampingan agar mampu memahami sekaligus memanfaatkan data pemerintahan secara lebih baik.

BPS Tekankan Sinergi

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, menegaskan bahwa penguatan statistik di Jawa Timur tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja.

BPS membutuhkan dukungan Pemprov Jatim, Diskominfo, Bappeda, serta seluruh perangkat daerah untuk membangun statistik sektoral yang berkualitas.

Dalam ekosistem statistik nasional, BPS memiliki peran sebagai produsen data dasar. Selain itu, BPS juga menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, standardisasi, serta pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Herum juga mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dalam menyebarluaskan informasi terkait kegiatan statistik dan sensus kepada masyarakat.

Berbagai sarana komunikasi milik Pemprov Jatim turut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi tersebut.

Mulai dari videotron, podcast hingga berbagai kanal media lainnya digunakan untuk membantu menyampaikan informasi statistik kepada masyarakat secara lebih luas.

Langkah ini dinilai penting karena keberhasilan kegiatan statistik tidak hanya bergantung pada lembaga penyelenggara, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar.

Jangan Sekadar Banyak, Data Harus Berkualitas

Diah Ikawati dari BPS RI turut memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jatim dalam membangun ekosistem data.

Menurutnya, data yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan harus memenuhi sejumlah prinsip penting.

Data tidak cukup hanya tersedia dalam jumlah besar. Data tersebut juga harus memiliki standar dan metadata yang jelas sehingga pengguna dapat memahami apa yang sebenarnya diukur dan bagaimana data tersebut dihasilkan.

Selain itu, data harus dapat diintegrasikan dan memiliki interoperabilitas. Artinya, data dari berbagai sumber harus memungkinkan untuk saling terhubung dan digunakan secara konsisten.

Persoalan definisi juga menjadi perhatian penting.

Definisi yang digunakan dalam suatu data harus jelas dan konsisten, baik ketika dibandingkan antarperiode maupun ketika digunakan pada tingkat pemerintahan yang berbeda.

Tanpa definisi yang konsisten, angka yang terlihat sama dapat menghasilkan interpretasi berbeda.

Begitu pula dengan konteks dan referensi waktu. Setiap data perlu memiliki informasi yang cukup agar pengguna memahami kapan, dalam kondisi apa, dan untuk kepentingan apa data tersebut dihasilkan.

Dengan demikian, data tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi dapat dibaca secara utuh sebagai gambaran kondisi masyarakat.

Ujungnya: Kebijakan Tak Salah Arah

Penguatan ekosistem data yang dilakukan Pemprov Jatim bersama BPS pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Data yang terintegrasi dan berkualitas dapat membantu pemerintah memetakan persoalan secara lebih akurat, menentukan program prioritas, mengalokasikan sumber daya, sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.

Penggunaan data yang tepat juga memungkinkan pemerintah melihat apakah suatu program benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat atau justru membutuhkan perbaikan.

Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang semakin berbasis bukti.

Kolaborasi Pemprov Jatim dan BPS diharapkan terus berkembang sehingga ekosistem data di Jawa Timur semakin kuat, terbuka, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan.

Dengan data yang semakin berkualitas, proses pembangunan di Jawa Timur diharapkan tidak hanya semakin cepat, tetapi juga semakin tepat mengenai kebutuhan masyarakat.

Sebab, di era pemerintahan berbasis data, keputusan besar tidak boleh lahir dari sekadar asumsi. Angka harus berbicara, data harus menjadi pijakan, dan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya. (*)