Cak Imin Buka Rakornas di UKSW, 12 Kampus Bergerak Dukung Beasiswa Kader Desa

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Perguruan tinggi tidak boleh hanya sibuk mencetak sarjana dan menghasilkan penelitian di balik tembok kampus. Dunia akademik kini didorong mengambil peran lebih nyata dalam mengentaskan kemiskinan, memperkuat ekonomi rakyat, hingga membuka jalan bagi masyarakat desa untuk hidup lebih mandiri.

Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Forum berskala nasional itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan perguruan tinggi untuk merumuskan langkah bersama dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat. Salah satu agenda pentingnya adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan hasil riset dan inovasi kampus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Rakornas mengusung tema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan.” Kegiatan dibuka Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dengan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin, Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Sebagai tuan rumah, UKSW menjadi salah satu pusat perhatian dalam pertemuan yang menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi.

Muhaimin Dorong Kolaborasi Nyata, Bukan Sekadar Koordinasi

Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan forum rektor dan majelis rektor yang terus membangun kerja sama dengan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Rektor UKSW yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Rakornas tersebut.

“Saya sangat bangga, terima kasih dan bersyukur pada para pimpinan forum rektor, majelis rektor, yang terus berkolaborasi dengan pemerintah di dalam upaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat,” kata Muhaimin.

Muhaimin turut menyebut UKSW sebagai kampus yang membanggakan. Keberagaman yang menjadi ciri khas kampus tersebut dinilainya mencerminkan Indonesia dalam lingkup kecil atau Indonesia mini.

Menurut dia, keberagaman dan pengalaman perguruan tinggi dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan pendidikan sekaligus memperkuat pembangunan masyarakat.

Namun, ia berharap Rakornas tidak berhenti sebagai forum pertemuan dan koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan evaluasi kritis, gagasan konkret, serta langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan.

Sebab, tantangan pengentasan kemiskinan tidak cukup dijawab melalui program bantuan sesaat. Masyarakat membutuhkan akses pendidikan, kesempatan berusaha, dukungan permodalan, serta pendampingan agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Tiga Kunci Pemberdayaan: Pendidikan, Modal, dan Ekosistem Ekonomi

Muhaimin menekankan tiga aspek utama yang perlu menjadi fondasi strategi pemberdayaan masyarakat, yakni pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, masyarakat diharapkan mempunyai kemampuan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Sementara itu, akses terhadap modal dan tanah diperlukan agar masyarakat miskin maupun pelaku usaha mempunyai kesempatan lebih luas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Akan tetapi, dukungan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Pemberdayaan juga memerlukan ekosistem yang mampu menghubungkan ketersediaan bahan baku, pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga akses pasar dan kegiatan ekonomi.

Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Muhaimin menegaskan, keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari semakin besarnya kemampuan masyarakat untuk berdiri secara mandiri.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mengarahkan program pemerintah agar tidak hanya membantu masyarakat menghadapi kesulitan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam forum tersebut, Muhaimin menyebut lebih dari 16.500 desa akan menjadi prioritas sasaran pemberdayaan. Selain itu, sebanyak 88 kabupaten menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perguruan tinggi yang memiliki sumber daya akademik, tenaga ahli, jaringan penelitian, serta pengalaman dalam melakukan pendampingan masyarakat.

UKSW Didorong Turunkan Riset Kampus ke Tengah Masyarakat

Penyelenggaraan Rakornas di UKSW sekaligus menjadi momentum untuk memperlihatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam agenda diskusi, Rektor UKSW dijadwalkan memaparkan praktik baik pemberdayaan masyarakat berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut menempatkan perguruan tinggi bukan semata-mata sebagai penghasil ilmu pengetahuan, melainkan juga mitra masyarakat dalam mencari solusi atas persoalan sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian yang dikembangkan di lingkungan akademik diharapkan dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan, penguatan produk lokal, hingga perluasan akses terhadap pasar.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi bagian penting agar inovasi yang dihasilkan kampus tidak berhenti pada laporan penelitian atau kegiatan akademik semata.

Melalui kerja sama tersebut, perguruan tinggi dapat membantu mengidentifikasi potensi wilayah, memetakan persoalan masyarakat, menyusun pendekatan pemberdayaan yang tepat, serta mendampingi pelaksanaan program di lapangan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diharapkan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti berkembangnya usaha produktif, terbukanya peluang kerja, meningkatnya pendapatan, dan menguatnya kemandirian ekonomi keluarga.

Ahmad Luthfi Ajak Kampus Turun Tangan Atasi Kemiskinan di Jateng

Pentingnya kolaborasi lintas sektor juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menurut dia, penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen pada periode yang disampaikannya dalam forum tersebut.

Meski demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap membutuhkan kerja bersama agar kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan persoalan yang dihadapi di setiap daerah.

“Kita gandeng seluruh instansi dan kampus. Dengan adanya forum terkait pemberdayaan masyarakat, kiranya gandeng kami, libatkan kepala daerah, sehingga anak-anak kita tahu problem solving terkait masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi.

Ia menekankan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk membantu memahami akar persoalan kemiskinan secara lebih mendalam.

Setiap wilayah mempunyai karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kebijakan umum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman masyarakat di lapangan.

Melalui proses tersebut, program pemberdayaan diharapkan menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dua Belas Perguruan Tinggi Deklarasikan Dukungan Beasiswa Kader Desa

Salah satu agenda penting dalam Rakornas adalah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Deklarasi ini melibatkan 12 perguruan tinggi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

Dua belas perguruan tinggi yang terlibat yakni:

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Universitas Siber Asia.

Universitas Hasanuddin.

Universitas Islam Sultan Agung.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Universitas Nusa Cendana.

Universitas Dian Nuswantoro.

Universitas Katolik Soegijapranata.

Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia.

Universitas Sragen.

Universitas Kristen Duta Wacana.

Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.

Melalui deklarasi tersebut, perguruan tinggi menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa.

Program ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan dunia akademik dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan di lingkungan pedesaan.

Peningkatan akses pendidikan diharapkan dapat mendukung lahirnya kader-kader yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal.

Keberadaan kader pemberdayaan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam menjalankan program pembangunan di tingkat desa.

Meski demikian, dampak program beasiswa tersebut nantinya akan sangat bergantung pada pelaksanaan komitmen, mekanisme dukungan pendidikan, serta pemanfaatan kompetensi para penerima untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Rakornas Bahas Implementasi Tridharma hingga Penanganan Kemiskinan Daerah

Selain deklarasi dukungan beasiswa, Rakornas juga membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan.

Pembahasan mencakup implementasi program pemberdayaan oleh perguruan tinggi negeri, kolaborasi penanganan kemiskinan di daerah, serta praktik pemberdayaan berbasis riset dan inovasi.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan Tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat terhubung dalam program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pendidikan berperan menyiapkan sumber daya manusia. Penelitian membantu menemukan solusi atas berbagai persoalan. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan dan inovasi sesuai kebutuhan di lapangan.

Apabila ketiganya berjalan secara terpadu, kampus berpeluang mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan berkembang.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemberdayaan berjalan secara berkesinambungan.

Dari Salatiga, Kolaborasi Diharapkan Berbuah Manfaat Nyata

Penyelenggaraan Rakornas di UKSW Salatiga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah dalam menjawab persoalan kemiskinan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan yang dibahas dalam forum tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata, dengan sasaran yang jelas, pendampingan yang konsisten, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya.

Dukungan beasiswa, pengembangan riset terapan, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan, dan pembukaan akses pasar menjadi sejumlah jalur yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar atau deklarasi yang ditandatangani. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan lebih luas untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, mendapatkan pekerjaan, dan memperbaiki kualitas hidup.

Melalui sinergi perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha, Rakornas di Salatiga diharapkan dapat memperkuat langkah bersama agar pengetahuan dan inovasi kampus benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan untuk keluar dari kemiskinan.

Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat lahirnya ilmu pengetahuan, tetapi juga bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih berdaya, inklusif, dan mandiri. (*)