Bukan Sekadar Media Gathering! Pemkab Ngawi Ajak Wartawan Kawal Pembangunan dan Transparansi

Laporan: Budi Santoso

SLEMAN | SUARAGLOBAL.COM — Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Menyadari strategisnya peran media dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Capacity Building Optimalisasi Diseminasi Informasi Publik dan Media Gathering Tahun 2026 di Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu–Kamis (28–29 Oktober 2026).

Kegiatan yang diikuti 64 wartawan dari berbagai media di Kabupaten Ngawi tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan pers. Tak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas penyebarluasan informasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong pemberitaan yang akurat, transparan, berimbang, serta mampu mengangkat potensi unggulan daerah.

Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ngawi, Drs. Mahmud Rosadi; Wakil Bupati Ngawi, Dr. Dwi Riyanto Jatmiko, M.H., M.Si.; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Drs. Mokh. Sodiq Triwidiyanto, M.Si.

Kehadiran puluhan wartawan dari berbagai media menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pers. Melalui hubungan kerja yang profesional, informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, hingga berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami publik.

Diskominfo Ngawi: Media Gathering Jadi Momentum Menyamakan Persepsi

Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi, Mahmud Rosadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, media gathering memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan kemitraan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah daerah dengan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Mahmud.

Ia berharap komunikasi dan kerja sama yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mahmud juga menekankan pentingnya peran media dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Di tengah derasnya arus informasi, penyampaian berita yang akurat menjadi kebutuhan mendasar. Karena itu, kolaborasi antara Diskominfo dan insan pers diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi publik tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme jurnalistik.

Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat mengetahui program pemerintah, memahami arah kebijakan daerah, serta memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Sekda Ngawi Dorong Media Angkat Pertanian Organik dan Wisata Desa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, mendorong insan pers agar tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintahan, tetapi juga aktif mengangkat potensi unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.

Dua sektor yang menjadi perhatian ialah pertanian organik dan pariwisata desa.

Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi lokal. Namun, potensi yang dimiliki daerah membutuhkan dukungan promosi dan publikasi agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Melalui pemberitaan yang informatif dan menarik, berbagai aktivitas produktif masyarakat, inovasi di bidang pertanian, serta keunikan destinasi wisata desa dapat memperoleh ruang pemberitaan yang lebih besar.

Publikasi tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Kabupaten Ngawi kepada khalayak yang lebih luas sekaligus membuka peluang bagi pertumbuhan usaha masyarakat.

Pertanian organik, misalnya, dapat menjadi salah satu potensi yang diperkenalkan melalui pemberitaan mengenai praktik budidaya, produk unggulan, serta aktivitas petani. Demikian pula pariwisata desa yang dapat dikembangkan melalui pengenalan potensi lokal, kekayaan budaya, dan daya tarik wilayah pedesaan.

Bagi pemerintah daerah, keterlibatan media dalam mempromosikan potensi tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, publikasi potensi daerah tetap perlu disajikan berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak hanya menarik perhatian pembaca, tetapi juga memberikan gambaran yang akurat mengenai peluang, capaian, dan tantangan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Wabup Ngawi Tegaskan Wartawan sebagai Kontrol Sosial

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Riyanto Jatmiko, memberikan apresiasi atas kontribusi insan pers dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa wartawan memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang membantu mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Peran tersebut menjadi penting karena pemberitaan yang profesional dapat membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan sekaligus mengetahui persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Melalui pemberitaan yang berimbang, berbasis data, dan berlandaskan fakta, media diharapkan mampu menyampaikan informasi secara objektif. Kritik, saran, maupun temuan yang disampaikan melalui pemberitaan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hubungan antara pemerintah dan pers, karena itu, perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.

Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan kepada masyarakat. Sebaliknya, pers harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, termasuk melakukan pengawasan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.

Kemitraan yang sehat bukan berarti menghilangkan sikap kritis wartawan. Justru melalui komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap independensi pers, hubungan kedua pihak diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perkuat Diseminasi Informasi, Bangun Kepercayaan Publik

Kegiatan Capacity Building Optimalisasi Diseminasi Informasi Publik dan Media Gathering Tahun 2026 di Kaliurang diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pertemuan antara pemerintah daerah dan wartawan.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan penguatan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang berkelanjutan dalam penyebarluasan informasi publik.

Peningkatan kapasitas diseminasi informasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pemerintah daerah agar kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik dapat diketahui masyarakat secara luas.

Informasi yang disampaikan secara tepat dan mudah dipahami juga dapat membantu masyarakat mengetahui program yang tersedia, memahami kebijakan pemerintah, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, pemberitaan mengenai potensi pertanian organik, wisata desa, inovasi masyarakat, dan berbagai aktivitas produktif di Kabupaten Ngawi diharapkan mampu memperkuat promosi daerah.

Dengan dukungan pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab, potensi lokal diharapkan semakin dikenal, peluang ekonomi masyarakat semakin terbuka, dan hasil pembangunan dapat dikomunikasikan secara lebih efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga dari kualitas, ketepatan, kemudahan akses, serta manfaat informasi tersebut bagi masyarakat.

Melalui sinergi Pemkab Ngawi dan 64 wartawan yang mengikuti kegiatan di Yogyakarta, upaya membangun pemerintahan yang informatif, transparan, dan akuntabel diharapkan semakin kuat, dengan tetap menempatkan profesionalisme jurnalistik dan independensi pers sebagai prinsip utama.

Pers tetap menjadi mitra pembangunan sekaligus kontrol sosial, sementara keterbukaan informasi menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. (*)