Kapolda Jatim Sambangi KSPSI AGN, Dialog Buruh dan Pengusaha Jadi Kunci

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Hubungan antara kepolisian dan kalangan buruh di Jawa Timur terus diperkuat. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa serikat pekerja bukan sekadar organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya, melainkan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawal aspirasi pekerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Komitmen tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dan organisasi pekerja, sekaligus membahas tantangan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono didampingi jajaran pejabat utama Polda Jatim. Rombongan disambut langsung Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi bersama jajaran pengurus.

Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat membangun hubungan industrial yang harmonis. Bagi kedua pihak, komunikasi terbuka menjadi salah satu jalan untuk menjembatani kepentingan pekerja, keberlangsungan usaha, dan stabilitas sosial di tengah dinamika dunia industri.

Nasib Buruh Jadi Perhatian, Lapangan Kerja Harus Dijaga

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur. Banyak anggota serikat pekerja yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada pekerjaan di perusahaan, sehingga keberlangsungan industri memiliki arti penting bagi kesejahteraan keluarga mereka.

Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Di balik setiap lapangan kerja, terdapat kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta harapan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Karena itu, upaya menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi kepentingan pekerja membutuhkan komunikasi yang baik di antara berbagai pihak. Persoalan yang muncul di lingkungan industri perlu dibicarakan melalui mekanisme dialog agar dapat dicari jalan keluar tanpa memperkeruh hubungan industrial.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jatim menegaskan komitmen Polda Jatim untuk mendukung stabilitas ekonomi melalui Program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran, yang disebut sebagai program prioritas Kapolri.

Melalui program tersebut, kepolisian berupaya ikut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan kesempatan kerja bagi masyarakat dapat dipertahankan.

Perhatian itu juga mencakup perusahaan padat karya, termasuk sektor industri yang masih mengandalkan keterlibatan tenaga kerja secara langsung. Salah satu contoh yang disoroti adalah industri rokok Sampoerna, khususnya sektor linting manual yang menjadi bagian dari aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Kapolda menekankan pentingnya menciptakan situasi yang mendukung keberlangsungan kegiatan industri. Namun, dalam konteks hubungan industrial, kepentingan menjaga usaha tetap berjalan juga perlu disertai komunikasi yang memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja.

Program Poliran, Ikhtiar Menjaga Roda Industri

Irjen Pol Dekananto menjelaskan bahwa keberadaan serikat pekerja memiliki arti penting bagi pembangunan bangsa. Pekerja merupakan bagian dari penggerak perekonomian, sedangkan perusahaan berperan menyediakan kegiatan usaha dan lapangan kerja.

Oleh sebab itu, menjaga hubungan yang baik antara kepolisian, serikat pekerja, dan dunia usaha menjadi salah satu langkah untuk mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

“Keberadaan serikat pekerja sangat penting karena pekerja memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa. Lewat program ‘Poliran’ kami ingin memastikan roda industri tetap berputar kondusif sehingga lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk sektor linting manual, tetap terjaga,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendekatan keamanan tidak semata-mata berorientasi pada penanganan gangguan setelah persoalan terjadi. Komunikasi dan upaya membangun kepercayaan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang aman bagi pekerja maupun pelaku usaha.

Dalam praktiknya, iklim investasi yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh faktor keamanan. Hubungan industrial yang sehat, kepastian aturan, komunikasi yang terbuka, dan penyelesaian perselisihan melalui jalur yang tepat juga menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.

Dengan demikian, sinergi kepolisian dan serikat pekerja diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Aspirasi Buruh Bukan Ancaman, Dialog Harus Diutamakan

Salah satu pesan penting yang disampaikan Kapolda Jatim dalam pertemuan tersebut adalah mengenai cara memandang aspirasi pekerja.

Menurutnya, pekerja yang menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan tidak semestinya diposisikan sebagai lawan. Aspirasi merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang perlu disikapi secara proporsional, dengan tetap menghormati hak pekerja dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolda menegaskan bahwa kepolisian harus mengawal hak-hak masyarakat melalui pendekatan humanis dan membuka ruang dialog. Dengan cara tersebut, perbedaan kepentingan dapat dibicarakan tanpa harus mengorbankan keamanan maupun hubungan baik antara pekerja dan perusahaan.

Pendekatan ini penting mengingat persoalan ketenagakerjaan kerap menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Upah, kesejahteraan, kepastian pekerjaan, serta keberlangsungan perusahaan merupakan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dan penanganan secara cermat.

Ketika aspirasi disampaikan, ruang dialog dapat membantu setiap pihak memahami duduk persoalan secara lebih utuh. Sebaliknya, komunikasi yang tersumbat berpotensi memperlebar kesalahpahaman.

Karena itu, kepolisian diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga membangun komunikasi sejak dini bersama serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya.

Kapolres Bakal Rutin Ngopi Bareng Serikat Pekerja

Untuk memperkuat komunikasi hingga tingkat daerah, Kapolda Jatim merencanakan agenda rutin bulanan bagi para Kapolres di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan bertajuk “ngopi bareng”, para Kapolres diharapkan dapat bertemu langsung dengan perwakilan serikat pekerja untuk membicarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Konsep pertemuan informal tersebut diharapkan membuat komunikasi lebih cair dan terbuka. Tidak semua persoalan harus menunggu hingga berkembang menjadi konflik sebelum dibicarakan. Dengan pertemuan rutin, informasi mengenai kondisi pekerja, situasi perusahaan, maupun potensi persoalan hubungan industrial dapat disampaikan lebih awal.

Agenda itu juga membuka peluang bagi serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada jajaran kepolisian di daerah. Di sisi lain, kepolisian dapat membangun pemahaman bersama mengenai situasi keamanan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban.

Meski dikemas secara santai, pertemuan tersebut diharapkan tetap menghasilkan komunikasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Rencana ini sekaligus menjadi upaya memperpendek jarak komunikasi antara aparat kepolisian dan kalangan pekerja. Hubungan yang terjalin secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif di kawasan industri maupun lingkungan masyarakat.

KSPSI AGN Apresiasi Perhatian Kapolda Jatim

Sementara itu, Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Kapolda Jatim terhadap persoalan ketenagakerjaan, khususnya isu pengangguran.

Bagi KSPSI AGN, hubungan komunikasi yang baik dengan kepolisian merupakan bagian penting dalam membangun kerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja.

Persoalan buruh dan kepentingan dunia usaha, menurut semangat pertemuan tersebut, perlu dibicarakan secara terbuka agar setiap pihak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Ahmad Fauzi berharap komunikasi yang telah terbangun tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi, tetapi dapat berlanjut melalui dialog dan kerja sama yang berkesinambungan.

“Hubungan baik ini penting agar setiap persoalan buruh dan stabilitas dunia usaha dapat dicarikan jalan keluar bersama melalui dialog konstruktif,” pungkasnya.

Sinergi untuk Pekerja, Dunia Usaha, dan Jawa Timur

Pertemuan Kapolda Jatim dengan pengurus KSPSI AGN Jawa Timur memperlihatkan pentingnya membangun hubungan yang seimbang antara keamanan, perlindungan hak pekerja, dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Program Poliran menjadi salah satu pendekatan yang disampaikan Kapolda untuk mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga lingkungan usaha tetap kondusif. Sementara itu, rencana ngopi bareng secara rutin di tingkat kabupaten dan kota diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara kepolisian dan serikat pekerja.

Tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak. Persoalan ketenagakerjaan tetap membutuhkan keterlibatan pekerja, perusahaan, pemerintah, dan instansi terkait agar penyelesaiannya berjalan secara tepat.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas bukan berarti membatasi suara pekerja. Justru melalui dialog yang terbuka, penghormatan terhadap hak-hak buruh, serta komitmen bersama menjaga keamanan, hubungan industrial yang sehat dapat terus dibangun demi keberlangsungan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (*)