Gugatan PPPSRS Kalibata City Dikabulkan Seluruhnya, PTUN Nyatakan Batal Tindakan Administrasi Tagihan PAM Jaya

Laporan: Akbaruddin

JAKARTA, SUARAGLOBAL.COM – Perjuangan panjang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City untuk memperoleh keadilan terkait pengenaan tarif air bersih akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi mengabulkan seluruh gugatan PPPSRS Kalibata City terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM Jaya).

Putusan tersebut menjadi babak penting dalam sengketa penggolongan tarif air bersih yang selama ini dipersoalkan pengelola dan penghuni Rusunami Kalibata City. Majelis hakim menilai tindakan administrasi pemerintahan berupa penetapan tagihan air dengan kategori Rumah Susun Menengah (5F3) harus dinyatakan batal.

Putusan dibacakan dalam persidangan pada Rabu (4/11/2026), melalui perkara Nomor 191/G/TF/2026/PTUN.JKT.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan berupa tagihan air PAM Jaya kepada pelanggan dengan nomor rekening atau nomenklatur 000769542 atas nama Rusunami Kalibata City yang dikenakan golongan tarif Rumah Susun Menengah (5F3).

Tak hanya membatalkan tindakan administrasi tersebut, majelis hakim juga mewajibkan PAM Jaya melakukan perubahan klasifikasi pelanggan air bersih Kalibata City.

Keputusan ini menjadi kemenangan bagi PPPSRS Kalibata City yang sejak awal memperjuangkan agar pengenaan tarif air bersih disesuaikan dengan status bangunan sebagai Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), bukan Rumah Susun Menengah.

Kuasa Hukum: Perjuangan Melalui PTUN Akhirnya Membuahkan Hasil

Kuasa hukum PPPSRS Kalibata City, Haris Candra, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas putusan majelis hakim yang mengabulkan seluruh permohonan gugatan pihaknya.

Menurut Haris, putusan tersebut merupakan hasil dari proses perjuangan hukum yang ditempuh untuk mendapatkan kepastian mengenai penggolongan tarif air bersih bagi pemilik dan penghuni Kalibata City.

“Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim,” ujar Haris Candra seusai persidangan, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu poin mendasar dalam gugatan tersebut adalah persoalan tindakan administrasi PAM Jaya yang sejak awal menerapkan penggolongan tarif Rumah Susun Menengah (5F3) kepada Rusunami Kalibata City.

Pihak penggugat menilai penetapan tersebut tidak sesuai dengan status dan karakteristik bangunan Kalibata City yang merupakan Rumah Susun Sederhana Milik.

Karena itu, PPPSRS Kalibata City meminta agar klasifikasi pelanggan diubah menjadi kelompok Rumah Susun Sederhana (5F2).

Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan majelis hakim.

Haris menjelaskan, dalam amar putusan, majelis hakim secara tegas mewajibkan PAM Jaya mengubah kelompok pelanggan atau kode tarif layanan air bersih Kalibata City.

“Karena itu, Majelis Hakim mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan, yaitu merubah kelompok pelanggan/kode tarif layanan air bersih kepada penggugat (Rusunami Kalibata City) dari golongan tarif dengan jenis pelanggan Rumah Susun Menengah (5F3) menjadi golongan tarif dengan jenis pelanggan Rumah Susun Sederhana (5F2),” jelas Haris.

Dengan demikian, putusan PTUN Jakarta tidak sekadar menyatakan tindakan administrasi PAM Jaya batal, tetapi juga memuat kewajiban konkret bagi perusahaan daerah tersebut untuk melakukan perubahan klasifikasi tarif.

Selain itu, PAM Jaya selaku tergugat juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tersebut.

PAM Jaya Memiliki Waktu 14 Hari untuk Menentukan Langkah Hukum

Meski telah memenangkan gugatan di tingkat PTUN, PPPSRS Kalibata City masih menunggu perkembangan lanjutan dari pihak tergugat.

Haris mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah PAM Jaya akan menerima putusan tersebut atau memilih menempuh upaya hukum banding.

Menurutnya, keputusan untuk mengajukan banding sepenuhnya merupakan hak hukum pihak tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita belum tahu apakah dari pihak tergugat akan melakukan banding atau tidak. Itu hak mereka, tetapi memang ada batasan waktunya, yaitu 14 hari,” katanya.

Haris juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu salinan putusan lengkap dari pengadilan untuk mengetahui secara lebih terperinci pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan seluruh gugatan.

Salinan putusan tersebut nantinya akan menjadi bagian penting untuk memahami dasar pertimbangan hukum sekaligus memastikan pelaksanaan amar putusan.

Ketua PPPSRS: Ini Perjuangan Panjang Membela Hak Penghuni

Sementara itu, Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyambut positif keputusan majelis hakim PTUN Jakarta.

Ia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang organisasi dalam memperjuangkan hak para pemilik dan penghuni rumah susun agar mendapatkan pengenaan tarif air bersih yang sesuai dengan status bangunan.

Bagi Musdalifah, persoalan penggolongan tarif air bukan sekadar perbedaan administrasi atau kode pelanggan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat setiap bulannya.

Perbedaan klasifikasi pelanggan berpengaruh terhadap struktur tarif air bersih yang diberlakukan PAM Jaya. Karena itu, ketepatan dalam menentukan kategori pelanggan menjadi persoalan penting bagi penghuni rumah susun.

Musdalifah berharap putusan PTUN Jakarta tersebut dapat menjadi momentum bagi PAM Jaya untuk segera menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan majelis hakim.

Ia juga berharap persoalan penggolongan tarif air di Kalibata City tidak kembali berlarut-larut sehingga para pemilik dan penghuni memperoleh kepastian mengenai klasifikasi tarif yang diberlakukan.

Kemenangan ini sekaligus memperkuat komitmen PPPSRS Kalibata City untuk terus memperjuangkan tata kelola rumah susun yang adil, transparan, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemilik dan penghuni.

Perbedaan Kategori Rumah Susun Jadi Pokok Persoalan

Sebagai informasi, penggolongan pelanggan memiliki pengaruh terhadap besaran tarif air bersih yang dikenakan PAM Jaya.

Berdasarkan dokumen tarif resmi yang mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perumda Air Minum Jaya, terdapat sejumlah kategori pelanggan dengan struktur tarif berbeda.

Di antaranya kategori Rumah Susun Sederhana dan Rumah Susun Menengah. Selain itu, terdapat pula penggolongan pelanggan apartemen atau kondominium dalam kelompok tersendiri.

Perbedaan kategori inilah yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam sengketa antara PPPSRS Kalibata City dengan PAM Jaya.

Bagi pihak penggugat, penentuan klasifikasi pelanggan semestinya memperhatikan status hukum, peruntukan, serta karakteristik bangunan yang sebenarnya.

Bangunan bertingkat, menurut pokok argumentasi yang diperjuangkan PPPSRS, tidak serta-merta dapat disamakan kategorinya hanya berdasarkan bentuk fisik atau penyebutan sebagai apartemen.

Oleh karena itu, penetapan golongan tarif harus memiliki dasar administrasi yang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan ketentuan yang berlaku.

Berpotensi Jadi Perhatian Pengelola Rumah Susun Lainnya

Putusan PTUN Jakarta dalam perkara ini dipandang memiliki arti penting bagi Kalibata City maupun pengelolaan rumah susun secara lebih luas.

Sebab, persoalan penggolongan tarif air bersih bukan hanya menyangkut hubungan antara pelanggan dan penyedia layanan, tetapi juga menyangkut kepastian administrasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan kepentingan pemilik dan penghuni.

Kendati demikian, pelaksanaan perubahan klasifikasi tarif dan tindak lanjut putusan masih perlu menunggu proses hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi PPPSRS Kalibata City, kemenangan di PTUN Jakarta menjadi langkah penting setelah melalui perjuangan panjang memperjuangkan hak para penghuni.

Kini, perhatian tertuju pada langkah PAM Jaya setelah putusan tersebut dibacakan. Apakah akan menerima putusan dan segera melaksanakan perubahan klasifikasi tarif atau menempuh upaya hukum banding?

Yang jelas, putusan ini telah memberikan babak baru dalam sengketa tarif air bersih Kalibata City sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan pelayanan publik harus dijalankan berdasarkan ketentuan administrasi dan klasifikasi pelanggan yang tepat. (*)