Polres Malang Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Pelunasan Utang, Korban Dieksploitasi Sejak September

Laporan: Ninis Indrawati

MALANG, SUARAGLOBAL.COM – Praktik utang piutang yang awalnya bermula dari persoalan arisan justru berujung dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual. Seorang perempuan berinisial FS (27), warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah diduga menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk melunasi utang yang terus membengkak.

Kasus yang berhasil diungkap jajaran Polres Malang Polda Jawa Timur ini menyita perhatian. Pasalnya, korban yang merupakan perempuan berusia 29 tahun tersebut diduga dipaksa melayani sejumlah pria melalui praktik open BO setelah terjerat persoalan utang arisan sejak 2022.

Alih-alih mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan keuangan, korban justru diduga mengalami tekanan, intimidasi, hingga eksploitasi seksual yang berlangsung selama beberapa waktu.

Kasatres PPA dan PPO Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, mengungkapkan bahwa perkara tersebut berawal dari hubungan utang piutang antara korban dan tersangka yang terjadi pada 2022.

Saat itu, korban meminjam uang sebesar Rp1 juta. Namun, uang yang diterima ternyata hanya Rp900 ribu. Sementara itu, korban dibebani kewajiban pengembalian sebesar Rp1,2 juta.

Persoalan semakin rumit ketika sistem bunga dan kewajiban pembayaran membuat utang korban terus bertambah. Hingga Juni 2026, jumlah utang tersebut disebut telah membengkak mencapai Rp12 juta.

Kondisi ekonomi dan tekanan akibat tagihan utang diduga dimanfaatkan tersangka untuk menawarkan jalan keluar yang justru menjerumuskan korban ke dalam praktik eksploitasi seksual.

Diancam Utang Akan Diberitahukan kepada Ibu

Dalam kondisi terdesak, FS diduga menawarkan kepada korban agar bekerja melayani pria hidung belang melalui praktik prostitusi daring atau open BO. Hasil dari setiap transaksi disebut akan digunakan untuk mengangsur utang yang dimiliki korban.

Namun, korban awalnya menolak tawaran tersebut. Ia tidak bersedia menjalani pekerjaan yang ditawarkan karena bertentangan dengan keinginannya.

Situasi berubah ketika tersangka diduga melontarkan ancaman akan memberitahukan persoalan utang korban kepada ibunya.

Ancaman tersebut membuat korban merasa tertekan dan ketakutan. Dalam posisi tidak berdaya, korban akhirnya terpaksa menyetujui permintaan tersangka.

“Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut,” ungkap AKP Yulistiana, Selasa (10/11/2026).

Dipaksa Layani Pelanggan, Seluruh Uang Diduga Dikuasai Tersangka

Praktik eksploitasi seksual tersebut diduga mulai berlangsung sejak pertengahan September 2026.

Korban diarahkan untuk melayani pelanggan di sebuah hotel yang berada di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dalam setiap transaksi, korban dipatok tarif sebesar Rp150 ribu. Ironisnya, uang hasil pelayanan tersebut diduga tidak dinikmati oleh korban, melainkan seluruhnya diambil oleh tersangka dengan dalih untuk membayar angsuran utang.

Beban korban bahkan semakin bertambah karena biaya kamar hotel mencapai Rp200 ribu. Dengan tarif pelayanan Rp150 ribu, korban justru harus menambahkan uang sebesar Rp50 ribu untuk menutup biaya kamar tersebut.

Artinya, korban bukan hanya tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang dipaksakan kepadanya, tetapi juga harus menanggung kekurangan biaya operasional.

Menurut AKP Yulistiana, tersangka juga diduga aktif mencarikan pelanggan lain melalui aplikasi pesan instan.

Aktivitas tersebut semakin memperlihatkan dugaan adanya pola eksploitasi yang dilakukan secara terorganisasi oleh tersangka, dengan memanfaatkan kondisi korban yang terjerat utang.

Merasa Tertekan, Korban Akhirnya Berani Melapor

Tekanan yang dialami korban akhirnya mendorongnya untuk mencari perlindungan hukum. Korban memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polres Malang melalui penanganan Satres PPA dan PPO.

Petugas melakukan langkah penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan FS yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, di antaranya satu unit telepon genggam dan nota pembayaran kamar hotel.

Barang bukti tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung proses penyidikan guna mengungkap secara lebih mendalam rangkaian peristiwa yang dialami korban.

Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Atas dugaan perbuatannya, FS dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman hukuman yang dikenakan mencapai 3 hingga 15 tahun penjara.

Pengungkapan perkara ini kembali menjadi pengingat bahwa persoalan utang piutang tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, maupun eksploitasi terhadap seseorang.

Praktik perdagangan orang dan eksploitasi seksual merupakan tindak pidana serius yang dapat menghancurkan kehidupan serta masa depan korban.

Polres Malang melalui penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya keberanian korban untuk melapor ketika mengalami ancaman, pemaksaan, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Malang. (*)