Gibran Mundur, Prabowo Didorong Pilih Pakar Ekonomi Syariah Jadi Wapres! Dr. H. Dakhori Beberkan Tiga Alasan Strategis

JAKARTA, SUARAGLOBAL.COM – Wacana mengenai masa depan kepemimpinan nasional kembali mengundang perhatian. Di tengah pembahasan mengenai kemungkinan perubahan komposisi pucuk pemerintahan, muncul sebuah gagasan yang cukup menarik: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai membutuhkan pendamping yang tidak hanya piawai dalam urusan politik, tetapi juga memiliki kepakaran mendalam di bidang ekonomi syariah.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Dr. H. Dakhori, dosen Pascasarjana INSTIKU Kuningan, melalui analisis akademis bertajuk Menyongsong Babak Baru Kepemimpinan Nasional: Urgensi Pakar Ekonomi Syariah Dampingi Presiden Prabowo.

Dalam pandangannya, pemilihan seorang Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang. Jabatan strategis tersebut tidak semestinya hanya menjadi hasil kompromi kekuatan politik, melainkan harus mampu menghadirkan figur dengan kompetensi yang saling melengkapi kepemimpinan Presiden.

Terlebih, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, stabilitas fiskal, hingga tuntutan menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dr. H. Dakhori menilai, seorang teknokrat sekaligus akademisi yang menguasai ekonomi syariah berpotensi menjadi mitra strategis Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan tersebut.

Mekanisme Konstitusi Tak Boleh Diabaikan

Pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi, proses pengisian posisi tersebut wajib mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Dalam konteks itulah, Dr. H. Dakhori mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat pemilihan Wakil Presiden bukan semata persoalan pembagian kekuasaan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional.

Menurut analisisnya, figur yang memiliki kemampuan teknokratis, pengalaman akademis, serta pemahaman mengenai sistem ekonomi yang berkeadilan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan agenda pembangunan pemerintah.

Prabowo Kuat di Geopolitik, Pendamping Diharapkan Tangguh di Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto dikenal menempatkan kedaulatan nasional, pertahanan, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari agenda pemerintahannya.

Sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ketahanan pangan, membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pembiayaan yang berkelanjutan.

Namun, menurut Dr. H. Dakhori, visi pembangunan yang besar harus ditopang kemampuan menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi makro.

Di sinilah kehadiran figur dengan kepakaran ekonomi syariah dinilai memiliki relevansi strategis.

Ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perbankan atau transaksi keuangan berbasis prinsip Islam. Disiplin ini juga mencakup prinsip keadilan distribusi, kemitraan usaha, pengelolaan risiko, serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Konsep penghindaran gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi, larangan riba, dan penekanan pada aktivitas ekonomi produktif menjadi bagian dari pendekatan yang ditawarkan.

Dalam pandangan Dakhori, kombinasi kepemimpinan Prabowo dengan seorang ahli ekonomi syariah dapat menghadirkan keseimbangan antara keberanian mengambil keputusan strategis dan kecermatan mengelola sumber daya ekonomi nasional.

Tiga Pilar Strategis: Dari Pembiayaan Pembangunan hingga Ekonomi Rakyat

Dr. H. Dakhori menguraikan tiga bidang utama yang menurutnya dapat diperkuat melalui keterlibatan seorang pakar ekonomi syariah dalam kepemimpinan nasional.

Pertama, membuka alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan berbagai program sosial terus menuntut kemampuan negara mengelola anggaran secara efektif.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan instrumen pembiayaan alternatif yang mampu mendukung pembangunan tanpa meningkatkan tekanan fiskal secara tidak terkendali.

Salah satu instrumen yang disoroti adalah sukuk negara, termasuk Green Sukuk atau Sukuk Hijau, yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan sesuai ketentuan penerbitannya.

Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam analisisnya, Dakhori mengutip berbagai indikator perkembangan sektor keuangan syariah serta besarnya potensi dana sosial Islam.

Ia merujuk estimasi potensi zakat nasional sekitar Rp327 triliun per tahun dan potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun.

Meski demikian, angka tersebut merupakan estimasi potensi, bukan jumlah dana yang telah terkumpul atau tersedia dalam kas negara.

Pengelolaan zakat dan wakaf juga memiliki ketentuan serta peruntukan tersendiri, sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dakhori, kepemimpinan yang memahami karakteristik instrumen tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pengelola zakat, dan lembaga wakaf.

Kedua, memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia.

Dalam naskah analisisnya, Dakhori mengutip data bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM bukan sekadar program pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Sayangnya, berbagai pelaku usaha kecil masih menghadapi persoalan akses permodalan, keterbatasan pendampingan usaha, kemampuan manajerial, hingga kesulitan memperluas pasar.

Dakhori memandang ekonomi syariah menawarkan alternatif pembiayaan melalui skema kemitraan dan bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

Skema tersebut berpotensi memberikan ruang pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan akad yang disepakati, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada tata kelola, kelayakan usaha, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Penguatan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta pengembangan ekosistem ekonomi pesantren juga dinilai dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau kawasan perkotaan, tetapi turut menjangkau masyarakat desa, pelaku usaha kecil, dan komunitas ekonomi berbasis pesantren.

Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pilar terakhir yang disoroti Dakhori adalah pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan anggaran dan program yang ambisius.

Pemerintah juga membutuhkan sistem pengawasan yang efektif agar penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip transparansi, amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik menjadi nilai penting dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi.

Prinsip tersebut, menurut Dakhori, dapat memperkuat orientasi kebijakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat luas.

Namun, kepakaran ekonomi syariah saja tidak otomatis menjamin pemerintahan yang bersih. Diperlukan pula pengawasan kelembagaan, penegakan hukum, keterbukaan informasi, serta sistem pencegahan korupsi yang kuat.

Dengan dukungan kelembagaan tersebut, seorang Wakil Presiden yang memiliki kompetensi ekonomi dan tata kelola diharapkan dapat membantu Presiden mengawal efektivitas belanja negara serta pelaksanaan program pembangunan.

Meritokrasi Harus Mengalahkan Kepentingan Politik Sesaat

Salah satu pesan penting dalam pemikiran Dr. H. Dakhori adalah perlunya menempatkan meritokrasi sebagai pertimbangan utama dalam menentukan figur pemimpin nasional.

Meritokrasi menekankan bahwa seseorang dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan semata kedekatan politik atau kepentingan kelompok.

Dalam pandangannya, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks membutuhkan kepemimpinan dengan kapasitas teknokratis yang kuat.

Ketidakpastian geopolitik, perubahan arah perdagangan internasional, tekanan pembiayaan pembangunan, hingga kebutuhan menciptakan lapangan kerja menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Karena itu, Dakhori mendorong agar pertimbangan kompetensi ekonomi memperoleh tempat penting apabila suatu saat berlangsung proses pemilihan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

Figur dengan kepakaran ekonomi syariah, menurutnya, patut dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif yang dapat memperkuat arah pembangunan nasional.

Indonesia Emas 2045, Ekonomi Berkeadilan Jadi Taruhan

Gagasan menghadirkan pakar ekonomi syariah dalam kepemimpinan nasional juga dikaitkan Dakhori dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing, dan memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik ketika memasuki satu abad kemerdekaan.

Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Dakhori berpandangan bahwa ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi melalui pengembangan pembiayaan produktif, penguatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi instrumen sosial, dan penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Menurutnya, perpaduan antara kepemimpinan nasional yang tegas dan keahlian ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global.

Pada akhirnya, gagasan yang disampaikan akademisi Pascasarjana INSTIKU Kuningan tersebut menghadirkan pesan bahwa kualitas kepemimpinan nasional harus dibangun melalui kombinasi visi politik, kemampuan ekonomi, integritas, dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Bagi Dr. H. Dakhori, apabila Indonesia menghadapi momentum pemilihan Wakil Presiden, kesempatan itu seharusnya digunakan untuk memilih figur terbaik yang mampu memperkuat fondasi pembangunan, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik jangka pendek.

Sebab, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu merumuskan cita-cita besar, tetapi juga sosok yang sanggup menerjemahkannya menjadi kebijakan ekonomi yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)

Oleh: Dr. H. Dakhori

(Dosen Pascasarjana INSTIKU Kuningan)