Laporan: Noviyanto

KENDAL, SUARAGLOBAL.COM – Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terbongkar. Kali ini, jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kendal berhasil mengungkap dugaan penyelewengan Pertalite bersubsidi yang diduga dikumpulkan dari pembelian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kemudian dipindahkan ke dalam jeriken untuk dijual kembali melalui mesin pom mini.

Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial H (52) diamankan polisi. Tak tanggung-tanggung, petugas menyita sekitar 140 liter Pertalite, satu unit mobil Suzuki Carry, alat penyedot BBM, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan BBM bersubsidi tersebut.

Pengungkapan kasus ini berlangsung di Dusun Karangturi, Desa Gemuhblanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Rabu (28/10/2026).

Terbongkarnya dugaan praktik tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian lantaran distribusi BBM bersubsidi semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dengan mengambil keuntungan dari selisih harga penjualan.

Kasus ini bermula ketika anggota Satreskrim Polres Kendal melaksanakan patroli rutin sekitar pukul 07.45 WIB. Saat menyusuri wilayah Kecamatan Gemuh, petugas melihat sebuah mobil Suzuki Carry berwarna merah metalik sedang mengisi Pertalite di salah satu SPBU.

Aktivitas kendaraan tersebut kemudian menarik perhatian petugas. Tidak ingin gegabah, polisi melakukan pemantauan terhadap mobil tersebut untuk mengetahui ke mana kendaraan itu akan menuju setelah mengisi BBM.

Baca Juga:  Mudik Makin Asyik! Polres Madiun Sediakan Playground hingga Bengkel Gratis

Kecurigaan petugas akhirnya mengarah ke sebuah rumah di Dusun Karangturi, Desa Gemuhblanten.

Setibanya di lokasi, polisi mendapati pengemudi mobil tengah melakukan aktivitas yang mencurigakan. BBM yang sebelumnya dibeli dari SPBU diduga sedang dikeluarkan dari tangki kendaraan menggunakan alat penyedot khusus.

Pertalite tersebut kemudian ditampung ke dalam sejumlah jeriken.

Temuan itu semakin menguatkan dugaan adanya praktik pengumpulan BBM bersubsidi untuk kemudian dipasarkan kembali. Terlebih, di rumah tersebut juga terdapat mesin pom mini yang diduga digunakan sebagai sarana penjualan Pertalite kepada masyarakat.

Petugas kemudian melakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan H beserta sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi berhasil mengamankan sekitar 140 liter Pertalite yang diduga berasal dari aktivitas pembelian BBM bersubsidi di SPBU.

Selain BBM, sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik tersebut turut dibawa sebagai barang bukti.

Berikut barang bukti yang diamankan Satreskrim Polres Kendal:

* Satu unit mobil Suzuki Carry warna merah metalik.

* Satu alat penyedot BBM.

* Dua jeriken berisi Pertalite, masing-masing sekitar 30 liter dan 20 liter.

* Tambahan Pertalite sebanyak kurang lebih 90 liter.

* Satu unit telepon genggam.

Baca Juga:  Sambut Nataru Pengawasan Bus Diperketat! Polresta Banyuwangi Petakan Risiko Melalui Ramp Check Terpadu

* STNK kendaraan.

* Sepasang pelat nomor kendaraan.

* Sejumlah barang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Dari keseluruhan barang bukti itu, total Pertalite yang diamankan mencapai kurang lebih 140 liter.

Barang bukti tersebut selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman perkara oleh Satreskrim Polres Kendal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, H diduga menjalankan aksinya dengan membeli Pertalite di SPBU, kemudian memindahkan BBM dari tangki mobil menggunakan alat penyedot.

BBM yang telah dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke dalam jeriken sebelum diduga dijual kembali melalui mesin pom mini yang berada di rumahnya.

Modus tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan harga penjualan kepada konsumen.

Praktik semacam ini menjadi perhatian aparat penegak hukum karena BBM bersubsidi merupakan komoditas yang distribusinya diatur pemerintah. Penyalahgunaan dalam proses penyaluran berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Meski demikian, seluruh dugaan perbuatan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Dody Wahyu Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, penegakan hukum dilakukan untuk memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Baca Juga:  KMK Salatiga Edukasi Warga Bringin Tentang Kegunaan Hand Sanitizer

“Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polres Kendal dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya sesuai dengan peruntukannya,” tegas AKP Dody Wahyu Kurniawan.

Pihak kepolisian juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan persoalan sepele. Selain berpotensi merugikan negara, praktik tersebut dapat berdampak terhadap masyarakat karena mengganggu mekanisme distribusi BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik Satreskrim Polres Kendal melakukan penahanan terhadap H pada Rabu (28/10/2026).

Tersangka kini ditempatkan di Rumah Tahanan Polres Kendal untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, H dijerat Pasal 40 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) guna menindaklanjuti perkara tersebut ke tahap hukum berikutnya.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis di luar ketentuan.

Polres Kendal menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. (*)