Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA, SUARAGLOBAL.COM – Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Namun, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kebebasan tersebut juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesi, integritas, dan etika sebagai abdi negara.

Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menyusul beredarnya foto seorang ASN Pemkot Salatiga yang mengenakan seragam lengkap beserta atribut kedinasan saat mengikuti kegiatan Aksi Kamisan.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pemeriksaan dan klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan telah dilakukan guna memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, Dinas Pendidikan menilai penggunaan seragam dan atribut kedinasan dalam pengambilan foto tanpa memahami secara menyeluruh konteks kegiatan dapat memunculkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Pasalnya, seragam ASN bukan sekadar pakaian kerja sehari-hari. Di balik seragam tersebut melekat identitas resmi instansi pemerintah yang dapat memunculkan anggapan bahwa aktivitas pribadi pemakainya merupakan representasi sikap atau pandangan resmi lembaga.

Baca Juga:  Terminal Teluk Lamong Tancap Gas Menuju Green Port, Peralatan Listrik Jadi Andalan Tekan Emisi

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan pembinaan kepegawaian berupa teguran tertulis melalui atasan langsung. ASN yang bersangkutan juga diminta membuat pernyataan komitmen agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan seragam maupun atribut kedinasan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Dr. Siswo Hartanto, menegaskan bahwa pembinaan yang diberikan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak ASN sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapat maupun berekspresi.

Menurutnya, ASN tetap memiliki hak konstitusional yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun, dalam menjalankan hak tersebut, setiap aparatur harus memahami batasan dan tanggung jawab profesi, terutama ketika menggunakan identitas resmi instansi pemerintah.

“Kami menghormati hak setiap warga negara, termasuk ASN, untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sesuai ketentuan yang berlaku. Pembinaan yang diberikan bukan berkaitan dengan hak tersebut, melainkan sebagai pengingat agar ASN lebih cermat dalam menggunakan seragam dan atribut kedinasan,” ungkap Siswo Hartanto.

Baca Juga:  Bus PO Tunas Muda Ludes Dilalap Si Jago Merah di Tol Batang-Semarang, 15 Penumpang Selamat

Ia berharap seluruh aparatur pemerintah dapat senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika menjalankan tugas kedinasan maupun saat berada di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah harus terus dijaga. Salah satunya melalui sikap dan perilaku aparatur yang mampu menempatkan kepentingan pribadi serta tanggung jawab kedinasan secara proporsional.

Dalam ketentuan kedinasan, seragam dan atribut ASN memiliki fungsi sebagai identitas resmi yang menunjukkan keterikatan seseorang dengan instansi pemerintah tempatnya bekerja.

Karena itu, penggunaannya perlu memperhatikan aturan yang berlaku. Jangan sampai aktivitas pribadi yang dilakukan seorang aparatur justru menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap sebagai pernyataan resmi lembaga.

ASN sendiri merupakan profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta etika pelayanan publik.

Di sisi lain, ASN juga tetap merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berekspresi sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Manufaktur Bertemu Pemberdayaan: PT Kievit Indonesia dan TP PKK Salatiga Matangkan Skema Kolaborasi

Oleh sebab itu, keseimbangan antara pemenuhan hak pribadi dan pelaksanaan kewajiban profesi menjadi hal penting yang harus dipahami setiap aparatur.

Pemkot Salatiga menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa setiap ASN harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan etika profesinya. Terlebih, identitas kedinasan yang melekat pada seragam dapat membawa konsekuensi terhadap citra dan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah.

Pembinaan terhadap ASN yang bersangkutan menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi dan profesionalitas aparatur bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

Keduanya dapat berjalan beriringan selama setiap aparatur memahami hak, kewajiban, serta aturan yang mengikat profesinya.

Dengan demikian, Pemkot Salatiga berharap seluruh ASN semakin bijak dalam menempatkan diri, menjaga kehormatan institusi, dan tetap menjadi teladan bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak sebagai warga negara. (*)