Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA, SUARAGLOBAL.COM – Aktivitas sound system dan sound karnaval yang belakangan menjadi bagian dari hiburan masyarakat mendapat perhatian serius dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Di balik kemeriahan dentuman musik dan besarnya antusiasme penonton, aspek keselamatan, keamanan, serta ketertiban masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengajak seluruh pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan penyelenggaraan hiburan masyarakat yang aman, tertib, dan tidak merugikan lingkungan sekitar.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jatim saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk menyerap aspirasi langsung dari para pelaku usaha hiburan, sekaligus membangun kesepahaman mengenai batasan, tanggung jawab, dan aturan dalam penyelenggaraan kegiatan sound karnaval.

FGD tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur.

Kapolda Buka Ruang Dialog, Pengusaha Sound Diminta Sampaikan Aspirasi

Dalam forum tersebut, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya ingin menyampaikan imbauan, tetapi juga membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha sound system dapat didengar secara langsung.

Menurutnya, keberadaan sound system dan kegiatan karnaval merupakan bagian dari aktivitas hiburan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan keselamatan semua pihak, mulai dari penyelenggara, operator, peserta, hingga masyarakat yang menyaksikan.

“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Baca Juga:  Tanam Jiwa Kepemimpinan dan Bela Negara, 50 Siswa SMK Diponegoro Salatiga Ikuti KKRI di Rindam IV/Diponegoro

Kapolda menekankan bahwa kemeriahan sebuah acara tidak boleh mengabaikan risiko yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

Karena itu, para pengusaha sound system diharapkan memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyediakan perangkat audio berkekuatan besar, tetapi juga ikut memastikan kegiatan yang menggunakan jasa mereka berlangsung sesuai ketentuan.

Lima Aspek Penting Jadi Perhatian Bersama

Dalam pembahasan FGD tersebut, Kapolda Jatim menyoroti sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian para pengusaha maupun penyelenggara kegiatan sound karnaval.

Pertama, keselamatan peserta dan penonton harus menjadi prioritas utama. Pengaturan lokasi, jalur pergerakan, hingga potensi kerumunan perlu diperhitungkan agar tidak menimbulkan kecelakaan maupun insiden yang membahayakan masyarakat.

Kedua, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Kegiatan hiburan tidak boleh menjadi ruang bagi munculnya tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Ketiga, kepatuhan terhadap norma kesusilaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

Keempat, perlindungan fasilitas umum agar pelaksanaan kegiatan tidak mengakibatkan kerusakan infrastruktur maupun mengganggu kepentingan publik.

Kelima, pengaturan waktu dan lokasi penyelenggaraan agar kegiatan hiburan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat lainnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya memperhatikan lingkungan sekitar, khususnya tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta kawasan permukiman.

Hormati Lingkungan dan Kearifan Lokal Jawa Timur

Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki karakter masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kearifan lokal yang harus dihormati bersama.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan hiburan masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai sebuah kegiatan yang bertujuan memberikan hiburan justru menimbulkan keresahan, konflik sosial, maupun ketidaknyamanan bagi warga sekitar.

Baca Juga:  Grebeg Pasar: SDN Rangkah 1 Perkuat Pendidikan Lingkungan di Surabaya

“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegas Kapolda.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan masyarakat dalam menikmati hiburan tetap harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lainnya.

Dengan demikian, kegiatan sound karnaval diharapkan dapat berkembang menjadi hiburan yang lebih profesional, bertanggung jawab, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kontrak Penyewaan Sound Diminta Memuat Aturan Keselamatan

Tidak hanya memberikan imbauan, Kapolda Jatim juga mendorong para pengusaha sound system untuk memperkuat tanggung jawab melalui komitmen tertulis bersama penyelenggara kegiatan.

Salah satu langkah yang disarankan adalah memasukkan ketentuan mengenai keselamatan dan ketertiban ke dalam perjanjian kerja maupun kontrak penyewaan perangkat sound system.

Langkah ini dinilai penting agar sejak awal terdapat kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan kegiatan.

Pengusaha sound system juga diharapkan tidak bersikap pasif apabila menemukan potensi pelanggaran atau situasi yang membahayakan.

Mereka didorong mengambil langkah pencegahan, termasuk menghentikan operasional apabila ditemukan kondisi yang mengancam keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tentunya, langkah tersebut dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil FGD Jadi Bahan Evaluasi Aturan

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa hasil pembahasan dalam FGD tersebut akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan serta surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.

Baca Juga:  Kapolsek Medan Area, Dampingi Wakapolres Medan Area Sambang Binluh Program Kampung Bersinar

Penyelarasan ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih jelas bagi seluruh pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan hiburan sound system dan sound karnaval.

Sementara itu, mengenai kemungkinan adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (Perda), Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan pengaturan sesuai kondisi wilayah masing-masing dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, upaya menciptakan kegiatan hiburan yang aman dan tertib tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pengusaha, penyelenggara, tokoh agama, serta masyarakat.

Hiburan Boleh Meriah, Keselamatan Jangan Diabaikan

Melalui kegiatan FGD tersebut, Polda Jatim berharap terbangun kesadaran bersama bahwa penyelenggaraan hiburan masyarakat harus mengedepankan tanggung jawab sosial.

Para pengusaha sound system diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan profesionalisme, mematuhi aturan, serta ikut menjaga situasi kamtibmas.

Kepolisian juga berharap komunikasi yang terbangun melalui forum tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik nyata setiap kali kegiatan sound karnaval diselenggarakan.

Sebab, hiburan masyarakat pada dasarnya bertujuan menciptakan kegembiraan dan kebersamaan, bukan justru menghadirkan persoalan baru.

Kapolda Jatim kembali menegaskan bahwa kegiatan hiburan tetap dapat berlangsung selama seluruh pihak memiliki komitmen untuk menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kemeriahan sound karnaval harus berjalan beriringan dengan keselamatan, kepatuhan terhadap aturan, serta penghormatan terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur. (*)