Laporan: Budi Santoso

NGAWI, SUARAGLOBAL.COM – Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Ngawi mendadak berubah haru sekaligus tegang. Tangisan terdakwa berinisial DAN mewarnai jalannya persidangan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret seorang oknum penceramah di Pondok Pesantren Ngawitani Kanjeng Sunan Kalijogo.

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar Rabu (18/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun, disertai tuntutan pembayaran restitusi sebesar Rp195 juta.

Pemandangan di ruang persidangan pun menjadi perhatian. Ketika JPU membacakan tuntutannya, DAN terlihat menangis tersedu-sedu. Terdakwa disebut beberapa kali menutupi wajah dengan kedua tangannya, sementara suasana ruang sidang berlangsung serius.

Menariknya, tujuh korban yang disebut dalam perkara tersebut tidak hadir secara langsung dalam persidangan kali ini. Ketidakhadiran mereka disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi psikologis korban agar tidak kembali mengalami tekanan akibat berhadapan langsung dengan terdakwa.

Persidangan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses hukum perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan figur keagamaan di lingkungan pesantren.

Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan yang didakwakan kepada DAN memiliki karakter serius. Jaksa menguraikan dugaan adanya penyalahgunaan posisi dan kepercayaan sebagai figur agama untuk mendekati para santri perempuan.

Salah satu modus yang diuraikan dalam perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan yang diklaim sebagai peningkatan spiritual. Berdasarkan uraian penuntutan, kegiatan itu diduga dimanfaatkan untuk membawa korban ke ruangan tertutup.

JPU menilai perkara ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut dugaan penyalahgunaan relasi kuasa antara seorang pengajar atau penceramah dengan santri yang berada dalam lingkungan pendidikan keagamaan.

Baca Juga:  Ini Keluhan Petani Randuacir Tentang Adanya Pengembangan PT. SCI

Tuntutan 15 tahun penjara menjadi bentuk tuntutan pidana yang diajukan jaksa atas perkara tersebut. Meski terdakwa terlihat emosional selama persidangan, proses hukum tetap berjalan berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang disampaikan JPU.

Yakuza Maneges: Hak Korban Jangan Sampai Terabaikan

Di luar ruang sidang, Ketua Yakuza Kabupaten Ngawi, Riyantono Gempol, bersama tim eksekutif dan penasihat hukum Yakuza Maneges yang mendampingi kepentingan korban, menyampaikan pandangannya terhadap jalannya persidangan.

Riyantono menegaskan bahwa perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada ekspresi emosional terdakwa, tetapi juga pada dampak yang dialami para korban.

Ia menyampaikan bahwa ketidakhadiran tujuh korban dalam persidangan merupakan langkah untuk menjaga kondisi psikologis mereka.

Menurutnya, korban perkara kekerasan seksual membutuhkan perlindungan khusus agar tidak mengalami tekanan berulang atau viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung.

“Masyarakat jangan terkecoh oleh drama air mata terdakwa. Ini adalah strategi klasik pelaku kejahatan kerah putih berkedok agama. Dia menangis karena takut kehilangan kebebasan, bukan karena benar-benar menyesal atas penderitaan korban-korbannya,” ujar Riyantono.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak pendamping korban. Sementara itu, penilaian mengenai sikap dan pertanggungjawaban terdakwa tetap menjadi bagian dari proses pemeriksaan serta pertimbangan majelis hakim.

Riyantono juga meminta majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh dampak perkara terhadap para korban.

“Kami menuntut hukuman maksimal. Jika seorang penceramah saja bisa seberani ini melakukan kejahatan seksual berulang kali, maka hukum harus memberikan contoh yang keras. Tidak ada ampun bagi predator berkedok ulama,” tegasnya.

Baca Juga:  Gerbong Mutasi Polda Jatim Bergerak! Wakapolda Baru Dilantik, Enam Kapolres Berganti

Selain tuntutan pidana 15 tahun penjara, angka restitusi sebesar Rp195 juta turut menjadi perhatian dalam persidangan tersebut.

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana atas kerugian yang dialaminya. Dalam perkara ini, nilai tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan pemulihan para korban.

Pihak pendamping korban menjelaskan bahwa perhitungan restitusi mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari biaya pendampingan dan terapi psikologis, pemulihan kesehatan mental, hingga kerugian lain yang berkaitan dengan dampak perkara.

Bahkan, berdasarkan keterangan pihak pendamping, beberapa korban disebut mengalami tekanan psikologis berat yang berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.

“Uang tidak bisa membeli kembali kehormatan dan kesehatan mental korban. Namun, restitusi ini adalah bentuk pertanggungjawaban materiil minimal yang harus dibayar pelaku. Kami akan memastikan uang ini benar-benar digunakan untuk pemulihan korban, bukan menguap begitu saja,” jelas perwakilan tim penasihat hukum Yakuza Maneges.

Tuntutan restitusi tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan perkara kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Pemulihan korban juga harus menjadi perhatian penting.

Perkara ini turut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan Pondok Pesantren Ngawitani Kanjeng Sunan Kalijogo.

Yakuza Maneges mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan internal lembaga pendidikan tersebut berjalan sehingga dugaan peristiwa yang melibatkan akses pribadi ke ruangan tertutup dapat terjadi.

Riyantono menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara tenaga pengajar dan santri perempuan.

Baca Juga:  Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Tengah Lautan Kebumen oleh Nelayan

“Ada kelalaian struktural di sini. Pondok pesantren harus menjadi tempat suci menuntut ilmu, bukan sarang eksploitasi. Kami mendesak ada audit menyeluruh dan sanksi administratif bagi pengelola yang lalai,” tegasnya.

Desakan tersebut juga diarahkan kepada pengurus pondok pesantren dan Kementerian Agama agar melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan santri.

Meski demikian, dugaan kelalaian pengelola maupun tanggung jawab pihak lain perlu ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti.

Lembaga pendidikan keagamaan diharapkan memiliki mekanisme pengaduan yang aman, pengawasan aktivitas santri, serta prosedur perlindungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Hingga berita ini disusun, pihak pengelola Pondok Pesantren Ngawitani Kanjeng Sunan Kalijogo belum memberikan keterangan atau tanggapan atas berbagai sorotan yang disampaikan pihak pendamping korban.

Perkara kini memasuki tahapan penting setelah JPU membacakan tuntutan. Agenda berikutnya adalah proses pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai tahapan persidangan, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Publik pun menantikan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan para pihak, alat bukti, tuntutan jaksa, serta pembelaan terdakwa.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, tujuh korban dalam perkara ini juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan atas dampak yang mereka alami.

Tangisan di ruang sidang mungkin menjadi bagian dari suasana persidangan. Namun, proses peradilan tetap harus berjalan berdasarkan pembuktian, bukan semata-mata penampilan emosional siapa pun.

Kini, perhatian tertuju pada putusan pengadilan yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan hak-hak korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual tersebut. (*)