Deteksi Dini Diperkuat, Kemenkumham Jatim Gandeng Bakesbangpol Jaga Stabilitas Daerah

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Dinamika organisasi kemasyarakatan (ormas) dan geliat politik menjelang Pemilu 2029 mulai menjadi sorotan serius di Jawa Timur. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bergerak cepat dengan menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur guna memperkuat sistem deteksi dini.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya aktivitas ormas di berbagai daerah serta potensi munculnya partai politik baru yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, deteksi dini merupakan instrumen vital untuk mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Koordinasi terus kami perkuat agar setiap dinamika sosial dan politik bisa dipetakan sejak awal. Dengan begitu, potensi gangguan dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat,” ungkap Haris.

Ia juga menekankan pentingnya proses verifikasi yang ketat dan transparan terhadap ormas maupun partai politik baru. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus meminimalisir potensi persoalan di masa mendatang.

Tak hanya itu, Kemenkumham Jatim turut menyoroti sejumlah isu strategis lain, seperti persoalan kewarganegaraan yang mulai mencuat. Di antaranya keberadaan warga negara asing berstatus pengungsi serta fenomena warga negara Indonesia yang terlibat dalam militer asing.

Menurut Haris, isu-isu tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena berpotensi memengaruhi stabilitas sosial jika tidak ditangani secara terpadu.

Di sisi lain, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung langkah Kemenkumham. Ia mengungkapkan bahwa jumlah ormas di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 210 ribu, namun sebagian di antaranya belum terdaftar secara resmi.

“Kami akan mengoptimalkan peran intelijen daerah dan membentuk tim gabungan lintas instansi. Ini penting untuk mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan di tengah masyarakat,” jelas Eddy.

Ia juga menyoroti sejumlah wilayah dengan pertumbuhan ormas yang cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Sumenep. Wilayah tersebut dinilai memerlukan perhatian khusus dalam hal pengawasan dan pembinaan agar aktivitas ormas tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Sebagai tindak lanjut konkret, Bakesbangpol Jatim berencana menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Agenda ini bertujuan menyamakan persepsi terkait mekanisme verifikasi ormas dan partai politik.

Sinergi antara Kemenkumham dan Bakesbangpol ini diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini sekaligus menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Jawa Timur di tengah dinamika politik yang kian dinamis menjelang pesta demokrasi mendatang. (*)