Tekan Overcrowding, Lapas Purwodadi Perkuat Asesmen Rehabilitasi dan Re-Edukasi Warga Binaan

Laporan: Wahyu Widodo

GROBOGAN | SUARAGLOBAL.COM – Menjalani masa pidana bukan berarti menutup kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan. Dari balik tembok pemasyarakatan, peluang untuk berubah tetap terbuka melalui pembinaan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Inilah yang terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwodadi melalui pelaksanaan asesmen calon peserta program rehabilitasi dan re-edukasi narapidana.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar memiliki kemampuan, kemandirian, serta kesiapan untuk kembali berbaur dengan masyarakat.

Program rehabilitasi dan re-edukasi ini mengedepankan pemulihan, perubahan perilaku, serta pengembangan keterampilan produktif. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian adalah pembinaan berbasis ketahanan pangan, yang membuka peluang bagi warga binaan untuk mempelajari berbagai kegiatan produktif, mulai dari pertanian hingga perikanan.

Pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Instrumen Asesmen Calon Peserta Program Pusat Rehabilitasi dan Re-Edukasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya penanganan persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan melalui pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Re-Edukasi.

Asesmen Jadi Penentu Kesesuaian Peserta

Sebelum mengikuti program, setiap calon peserta harus melewati tahapan asesmen yang dilakukan secara cermat, objektif, dan akuntabel. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa warga binaan yang dipilih benar-benar sesuai dengan kriteria serta memiliki kesiapan mengikuti rangkaian pembinaan.

Penilaian tidak hanya berfokus pada persyaratan administratif. Asesmen juga mencakup pemeriksaan kesehatan, penilaian risiko dan stabilitas, identifikasi minat serta bakat, motivasi dan kesiapan untuk berubah, hingga sikap dan kapasitas kerja.

Seluruh aspek tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memetakan kondisi, kebutuhan, dan potensi masing-masing calon peserta. Dengan demikian, program pembinaan diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sesuai kemampuan dan kesiapan warga binaan.

Berdasarkan hasil penilaian, calon peserta diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni Layak, Layak Bersyarat, Ditunda, atau Tidak Layak.

Hasil asesmen selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Mekanisme ini menegaskan bahwa penentuan peserta tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses penilaian dan pertimbangan yang terukur.

Instrumen asesmen juga berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Artinya, hasil skor bukan satu-satunya dasar penetapan peserta karena keputusan akhir tetap mempertimbangkan hasil Sidang TPP secara cermat dan bertanggung jawab.

Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Menghasilkan Produk

Salah satu fokus pembinaan yang disiapkan adalah rehabilitasi berbasis ketahanan pangan. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan pengalaman kerja kepada warga binaan, tetapi juga membangun kebiasaan positif yang dibutuhkan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Dalam proses asesmen, minat, bakat, pengalaman kerja, serta kesiapan calon peserta mengikuti kegiatan produktif menjadi bagian penting yang diperhatikan.

Sejumlah klaster pembinaan disiapkan, antara lain bidang pertanian melalui Kementerian Pertanian, bidang perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai kegiatan re-edukasi non-lahan.

Melalui kegiatan tersebut, warga binaan berpeluang memperoleh pengalaman dan keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.

Pembinaan berbasis ketahanan pangan juga diharapkan menjadi sarana untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, dan etos kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif.

Erik Murdiyanto: Pembinaan Harus Tepat Sasaran

Kepala Lapas Kelas IIB Purwodadi, Erik Murdiyanto, menegaskan bahwa asesmen merupakan tahapan penting untuk memastikan program rehabilitasi dan re-edukasi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi kriteria serta siap mengikuti proses pembinaan.

“Kami siap mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan re-edukasi dengan mengedepankan proses asesmen yang objektif dan sesuai ketentuan. Harapannya, warga binaan yang terpilih tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk pulih dan berubah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat,” ujar Erik Murdiyanto, Selasa (13/10/2026).

Menurut Erik, pembinaan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Karena itu, penilaian terhadap calon peserta perlu dilakukan secara menyeluruh agar program yang diberikan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kesiapan masing-masing individu.

Ia juga menilai pendekatan berbasis ketahanan pangan memiliki nilai strategis karena memadukan pembinaan karakter dengan pengembangan kemampuan produktif.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang menghasilkan produk, tetapi juga menjadi media pembelajaran untuk membangun disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan etos kerja warga binaan. Ini sejalan dengan semangat pembinaan yang berorientasi pada perubahan dan kesiapan kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak semata-mata diukur dari pelaksanaan kegiatan di dalam lapas. Lebih dari itu, pembinaan diharapkan mampu membekali warga binaan dengan perubahan sikap dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Membuka Peluang untuk Memulai Kehidupan Baru

Melalui instrumen asesmen yang terukur, Lapas Purwodadi berupaya memastikan setiap calon peserta memperoleh penilaian sesuai kondisi dan potensi masing-masing. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pembinaan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses seleksi yang cermat juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan secara lebih tepat. Dengan begitu, kesempatan mengikuti program rehabilitasi dan re-edukasi dapat diarahkan kepada warga binaan yang memenuhi ketentuan dan memiliki kesiapan untuk menjalankannya.

Di sisi lain, pembinaan produktif melalui pertanian, perikanan, maupun kegiatan non-lahan diharapkan mampu membuka wawasan baru bagi warga binaan mengenai peluang kerja dan kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan setelah bebas.

Keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan diharapkan menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kemandirian, serta mengurangi risiko kembali melakukan tindak pidana.

Bagi Lapas Purwodadi, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan pembinaan yang semakin humanis, terarah, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui asesmen yang objektif dan program yang sesuai kebutuhan, warga binaan diharapkan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan.

Sebab, tujuan pembinaan pemasyarakatan bukan sekadar menjalani hukuman, melainkan juga memberikan ruang bagi setiap warga binaan untuk berubah, tumbuh, dan kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik. (*)