Laporan: Ninis Indrawati

BANGKALAN | SUARAGLOBAL.COM  – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan yang inklusif dengan memperkenalkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yaitu Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG), Jumat, 06/12/24.

Baca Juga:  LENTERA dari Tulungagung: Inovasi Digital Bu Anita Curi Perhatian Juri Perawat Teladan Jatim 2025

Nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait kedua Raperda ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Prof. Dr. H. Arief M. Edie, M.Si., dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Bangkalan.

Baca Juga:Resmob Sky Fox Polresta Pati Bergerak Cepat! Misteri Bayi Dibuang di Juwana Terkuak, Pelaku Berhasil Diamankan

Pj. Bupati menjelaskan bahwa Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Raperda ini menjadi dasar pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan berfokus pada:

Baca Juga:  Yoga Manurung Minta Aparat Terkait Usut Tuntas Kasur Pengeroyokan

Penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai wilayah.

Peningkatan ruang terbuka hijau untuk tempat bermain dan belajar.

Baca Juga:Baru Dicopot, Langsung Ditahan! Eks Bos BGN Dadan Hindayana Digiring Pakai Rompi Pink Usai Diperiksa Intensif Penyidik Kejagung

Penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif bagi anak.

Baca Juga:  HPN 2026 Jateng, PWI Ingatkan Media Tak Hanya Kejar Kecepatan, Ajak Kembali Kritis dan Berbasis Fakta

Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Bangkalan memiliki akses ke lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka untuk berkembang,” ujar Arief.

Sementara itu, Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dirancang untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor. Raperda ini mencakup pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat.

Baca Juga:  Kapolres Jember Serahkan Dua Traktor untuk Gapoktan, Dorong Petani Mandiri dan Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

Memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan program ekonomi.

Melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Mendorong kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan di masyarakat.

Baca Juga:  Gagalkan Penyelundupan Sabu di Pelabuhan Pasongsongan, Polres Sumenep Bekuk Kurir Asal Sampang

Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga mengapresiasi pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD yang mendukung visi pembangunan inklusif ini.

Baca Juga:  Polda Jatim Perketat ‘Sabuk Pengaman Semeru’: Pengawasan 24 Jam Hingga Peringatan Ancaman Letusan Sekunder

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah eksekutif dan legislatif agar pembahasan kedua Raperda berjalan lancar.

Kami berharap kedua Raperda ini dapat disahkan tepat waktu dan menjadi landasan hukum yang kuat untuk program-program prioritas pemerintah daerah,” jelas Arief.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Gelar Doa Bersama untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2025

Dengan adanya Raperda KLA dan PUG, Kabupaten Bangkalan berupaya menjadi daerah yang ramah anak dan responsif gender.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya Bangkalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Baca Juga:  Tekan Kriminalitas 2026, Polres Probolinggo Maksimalkan Patroli dan Libatkan Warga

Rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh fraksi DPRD ini mendapat apresiasi luas. Dukungan terhadap kedua Raperda menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak.

Dengan kolaborasi semua pihak, kami yakin Bangkalan mampu menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Pj. Bupati. (*)