Komisi E DPRD Jatim Tegas: Wisuda Bukan Prioritas, Sekolah Diminta Fokus pada Pendidikan dan Karakter

Laporan: Ninis Indrawati

MALANG | SUARAGLOBAL.COM – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menyuarakan keprihatinan terhadap tren pelaksanaan wisuda di jenjang pendidikan menengah seperti SMP dan SMA/SMK yang dinilai semakin membebani orang tua secara finansial. Ketua Komisi E, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., dalam keterangannya yang disampaikan saat kegiatan kerja Komisi E, Kamis (08/05/2025), menegaskan bahwa kegiatan wisuda dengan format seremonial mewah tidak seharusnya menjadi prioritas di tengah ketidakstabilan ekonomi masyarakat.

“Kami melihat bahwa wisuda di jenjang SMP dan SMA/SMK tidaklah mendesak. Dalam situasi seperti sekarang, orang tua siswa menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Tidak semestinya mereka dibebani biaya tambahan hanya demi seremoni,” ungkap Untari.

Seruan ini secara khusus ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur. Ia meminta agar satuan pendidikan mengedepankan kepedulian sosial dengan meminimalisir kegiatan yang bersifat simbolik namun mahal.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa esensi pendidikan adalah membentuk karakter dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Menurutnya, sekolah justru harus menjadi institusi yang peka dan responsif terhadap realitas sosial ekonomi peserta didik dan keluarganya.

“Pendidikan seharusnya inklusif dan adil. Kita harus menjadikan sekolah sebagai tempat yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memahami kondisi kehidupan nyata para siswanya dan keluarganya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Untari menyarankan agar kegiatan pelepasan siswa dilakukan secara sederhana, edukatif, dan tidak menimbulkan beban biaya. Ia menyebutkan bahwa bentuk apresiasi terhadap kelulusan bisa tetap dilakukan dengan cara-cara yang lebih bermakna, misalnya melalui kegiatan reflektif, bakti sosial, atau perayaan internal yang melibatkan partisipasi siswa secara kreatif namun ekonomis.

Komisi E DPRD Jawa Timur berharap agar seluruh sekolah dapat menyesuaikan kebijakan internal mereka dengan semangat pemerataan pendidikan, serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menciptakan kesenjangan antar siswa. Menurut Untari, pendidikan yang berkualitas tidak semestinya diukur dari kemegahan seremoni kelulusan, melainkan dari sejauh mana sekolah mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata.

“Semangat kita adalah menciptakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan. Mari kita hilangkan tradisi yang membebani, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar membentuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (*)