Muh Haris Dorong Langkah Luar Biasa Pemerintah Tekan Stunting: “Jangan Sampai Gagal Menuju Indonesia Emas 2045”

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, mengeluarkan seruan tegas kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan luar biasa dalam menurunkan angka stunting nasional yang hingga kini masih tergolong tinggi. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BKKBN di Kompleks Parlemen, Jakarta, (01/07/25).

Dalam pernyataannya, Muh Haris mengacu pada data terbaru yang dipaparkan oleh BKKBN, di mana prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 tercatat masih sebesar 19,8 persen. Angka ini masih jauh dari target 14 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Penurunan angka stunting memang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, tetapi kita kehabisan waktu. Pemerintah harus bergerak lebih agresif dan masif,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Fokus pada Akar Masalah

Muh Haris menegaskan bahwa stunting bukan sekadar soal gizi anak, tetapi merupakan masalah multidimensi. Ia menyoroti berbagai faktor penyebab yang belum tertangani secara optimal, antara lain:

Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, Kondisi hunian tidak sehat, Rendahnya tingkat edukasi gizi, serta Minimnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Muh Haris menyampaikan keprihatinannya terhadap 8,6 juta keluarga berisiko stunting yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh akses layanan dasar.

Percepatan Program Lapangan dan Sinergi Profesi

Ia mendorong percepatan pelaksanaan program di lapangan, seperti:

Penguatan pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK),

Perluasan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG),

Peningkatan edukasi masyarakat berbasis data dan konteks lokal.

Muh Haris juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas profesi, terutama dengan dokter kandungan dan dokter anak yang berperan strategis dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan anak-anak sejak dini.

“Dokter kandungan, dokter anak, bidan, kader Posyandu, hingga TPK harus bekerja dalam satu barisan. Kementerian Kesehatan wajib menciptakan ekosistem kerja yang suportif agar mereka bisa maksimal di lapangan,” tegasnya.

Data Akurat dan Sinergi Lintas Sektor

Lebih lanjut, Muh Haris menekankan pentingnya penguatan sistem informasi terpadu, khususnya melalui Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA). Menurutnya, keberhasilan intervensi sangat tergantung pada validasi dan pemutakhiran data secara real time.

“Penanganan stunting bukan hanya tugas BKKBN atau Kemenkes. Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendagri, dan tentu saja pemerintah daerah, semua harus bergerak bersama,” katanya.

Komitmen Politik dan Bonus Demografi

Menutup pernyataannya, Muh Haris menyampaikan komitmennya sebagai anggota Komisi IX DPR RI untuk terus mengawal kebijakan dan pengalokasian anggaran terkait percepatan penurunan stunting. Ia juga mendorong peningkatan jumlah serta kualitas tenaga lapangan, termasuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan kader Posyandu.

“Kalau kita gagal mengatasi stunting saat ini, maka kita berisiko kehilangan momentum besar dari bonus demografi yang sangat menentukan nasib Indonesia menuju Emas 2045,” tutupnya. (*)