Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa mereka di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 dan diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.

Dampak Besar bagi Ekonomi Nasional

Baca Juga:Gedung Juang 45 Sidoarjo Bak ‘Harta Karun’ Sejarah yang Mulai Lapuk, Wabup Mimik Siapkan Langkah Revitalisasi 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan bahwa dana hasil ekspor tetap berada dalam sistem keuangan domestik.

Baca Juga:  Kemah Kebangsaan Pelajar SMP/MTs Se-Kota Salatiga, Pupuk Nasionalisme Anak Bangsa

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Prabowo.

Pemerintah memproyeksikan bahwa kebijakan ini akan menambah devisa hingga 80 miliar dolar AS sepanjang tahun 2025, dan jika berjalan penuh selama 12 bulan, nilainya diperkirakan bisa melampaui 100 miliar dolar AS.

Baca Juga:Pengelolaan Arsip Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Tertinggi dari ANRI
Baca Juga:  Polres Blitar Resmikan Mal Pelayanan Publik untuk Kemudahan Administrasi Masyarakat

Sektor yang Wajib Mematuhi Kebijakan Ini

Dalam regulasi baru ini, eksportir dari sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menyimpan 100 persen DHE SDA di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

Untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023, yang sebelumnya sudah mengatur mekanisme penyimpanan DHE SDA.

Baca Juga:  Tasyakuran Sederhana Dengan Pemotongan Tumpeng, DPC Partai Demokrat Kota Salatiga Rayakan HUT ke - 17 dan HUT ke - 69 Ketua Umum Partai Demokrat

Fleksibilitas bagi Eksportir

Meski devisa wajib disimpan dalam negeri, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada eksportir dalam penggunaannya, antara lain:

1. Menukar DHE SDA ke rupiah di bank yang sama untuk kebutuhan operasional bisnis.

2. Membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam valuta asing.

3. Membayar dividen dalam bentuk valuta asing kepada pemegang saham.

Baca Juga:  Korban Bunuh Diri Di Jembatan Mandiraja Akhirnya Di Temukan Mengambang Di Klampok

4. Membayar pengadaan barang dan jasa, seperti bahan baku dan barang modal yang tidak tersedia di dalam negeri.

5. Membayar kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam valuta asing.

Sanksi bagi yang Melanggar

Bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan ini, pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan evaluasi berkala untuk memastikan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga:  Tenangnya Arus Sungai Weden, Hanyutkan 3 Anak Sekolah Dasar

Dukungan dari Menteri dan Pejabat Terkait

Dalam konferensi pers ini, Presiden Prabowo didampingi oleh beberapa pejabat tinggi, di antaranya:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Baca Juga:  Gelar TFG Saat Rakor Linsek Ops Ketupat Candi 2024, Polda Jateng Jamin Kenyamanan dan Kelancaran Saat Mudik di Jawa Tengah

Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat cadangan devisa, serta meningkatkan nilai tambah sektor sumber daya alam bagi Indonesia. (*)