Program Ketapang Perhutani Tuai Penolakan, Warga Nilai Pola Lama Lebih Menguntungkan

Laporan: Budi Santoso

NGAWI | SUARAGLOBAL.COM – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) melalui penanaman pepaya dengan skema kemitraan Perhutani menuai penolakan dari warga Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Mayoritas anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alam Lestari menilai pola lama yang selama ini mereka jalankan justru lebih menguntungkan dan terbukti meningkatkan kesejahteraan.

Penolakan itu mencuat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di rumah Sukimin, warga Dusun Ngemplak RT 03/03, Desa Karang Rejo. Acara tersebut dihadiri jajaran Perhutani, di antaranya Asper Agus Setyanto, mantri Suyanto, mandor lapangan, serta anggota LMDH Alam Lestari. Hadir pula pihak investor yang diwakili Nuromad.

Dalam pemaparannya, Nuromad menawarkan skema kemitraan berbasis bagi hasil dengan komoditas hortikultura, khususnya pepaya sebagai tanaman utama tumpangsari yang akan dikelola masyarakat. Selain pepaya, investor juga membuka opsi penanaman semangka dan kembang kol, dengan bibit disediakan dari pihak investor. Sementara itu, teknis operasional dan pembagian hasil akan dibahas lebih lanjut dalam tahap lanjutan.

Program ini merupakan bagian dari pola kemitraan Perhutani dalam pengelolaan lahan hutan berbasis agroforestry. Sebelumnya, masyarakat telah terbiasa mengelola lahan dengan komoditas polowijo serta tanaman kehutanan dengan sistem mandiri.

Namun, dalam forum tersebut, suara penolakan menguat. Sejumlah anggota LMDH secara tegas mempertanyakan jaminan kesejahteraan dalam skema baru yang ditawarkan.

“Kalau investor masuk dengan tanaman pepaya, brokoli, atau semangka, apakah kesejahteraan kami terjamin? Selama ini saat kami kelola sendiri, hasilnya justru lebih maksimal,” tegas Yahman, salah satu anggota LMDH.

Menurutnya, pola tanam mandiri yang selama ini dijalankan seperti kacang tanah, kentang, ketela pohon, dan jagung telah terbukti memberikan hasil yang stabil dan lebih pasti bagi masyarakat.

Hasil musyawarah pun menunjukkan mayoritas anggota LMDH Alam Lestari Ketanggung tidak menyetujui program penanaman pepaya dengan skema kemitraan tersebut. Mereka menilai sistem yang ditawarkan belum memberikan kejelasan terkait pembagian hasil, risiko usaha, serta posisi tawar masyarakat dalam kerja sama.

Warga juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif LMDH dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk transparansi dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan. Mereka tidak ingin hanya menjadi pelaksana tanpa kepastian manfaat yang jelas.

Di sisi lain, program kemitraan ini sejatinya merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di lapangan, penerimaan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan lanjutan dari pihak Perhutani maupun investor terkait kemungkinan revisi skema kerja sama agar dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. (*)