Laporan: Iswahyudi Artya

Baca Juga:Kampung Toleransi di Lereng Merbabu! Saat Indonesia Butuh Teladan, Dusun Thekelan Tunjukkan Arti Kerukunan yang Sesungguhnya

TULUNGAGUNG | SUARAGLOBAL.COM  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, MT. (2 Juli 2024).

Baca Juga:Merah Putih Tetap Mepesona di Malaysia Highest Flower Exhibition 2026, Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Anggrek Dunia

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Tulungagung juga membahas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Meski seluruh fraksi menyetujui pengesahan empat Ranperda menjadi Perda, mereka memberikan beberapa catatan penting.

Baca Juga:  Kuasa Hukum PT. PLM: Izin Perpanjangan IUP Sesuai Aturan

Adrianto, S.Pd., yang mewakili Fraksi Gerindra, menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD. Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah penggunaan anggaran Dinas Pendidikan sebesar 36 persen yang telah melebihi mandatory spending dari amanat undang-undang. “Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik,” ujar Adrianto.

Baca Juga:  Bangun Solidaritas Ramadan, Depac’s Surabaya Gelar Aksi Sosial Bagi Takjil di Jalan Demak, Warga Sambut Dengan Antusias

Laporan keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 2.842.992.133.179,36 dan belanja sebesar Rp 2.916.554.778.174,19, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 73.562.644.994,83. Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 477.597.953.760,37 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 447.597.953.760,37. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan tercatat sebesar Rp 374.035.308.755,54.

Baca Juga:  Isu Penghapusan Honorer Dibantah, Pemprov Jatim Jamin Gaji Guru Aman

Dalam sambutannya, Pj Bupati Heru Suseno memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam mencermati, meneliti, mengoreksi, serta menyempurnakan empat Ranperda yang telah disetujui bersama menjadi Perda. “Ranperda yang telah disetujui tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur,” tegasnya. (*)