Laporan: Iswahyudi Artya

 SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Sebanyak 250 badan publik di Jawa Timur berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024.

 Acara yang berlangsung secara daring ini dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2024, dan merupakan langkah awal dalam penilaian serta pemeringkatan badan publik dalam hal pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membuka kegiatan tersebut mewakili Penjabat Gubernur Adhy Karyono.

Baca Juga:  Tak Mau Kecolongan! Kapolres Salatiga Cek Kendaraan dan Peralatan Samapta Satu per Satu, Alat Siap Personil Siap

 Dalam sambutannya, Sherlita menekankan pentingnya kegiatan Monev dalam mendukung keterbukaan informasi publik di berbagai lembaga, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

“Kegiatan Monev sangat bermanfaat dalam memastikan badan publik dapat melayani hak masyarakat atas informasi dengan baik.

 Tahun ini adalah pertama kalinya kami mengadakan kegiatan ini secara daring, dan kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif dari semua badan publik yang terlibat,” ujar Sherlita.

Baca Juga:  Pasar Tiban Sitalang Kauman Kidul Titik Awal Agrowisata Kota Salatiga

Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) melalui pers rilisnya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik di Jawa Timur. 

Diharapkan, dengan adanya pelatihan ini, badan publik dapat lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Baca Juga:  Rakor Lintas Sektoral Dalam Rangka Ops Lilin Candi 2022 Digelar di Pendopo Polres Salatiga

Dengan adanya Bimtek Monev KIP 2024 ini, diharapkan badan publik di Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi mereka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan cepat.

 Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. (*)