Laporan: Ninis Indrawati

TRENGGALEK | SUARAGLOBAL.COM — Musibah banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memicu keprihatinan mendalam dari anggota DPRD Jawa Timur, Agus, yang mewakili Dapil 9 (Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi). Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak lagi menunggu bencana datang setiap tahun baru bertindak, melainkan segera menyusun strategi jangka panjang yang konkret dan berkelanjutan.

“Setiap tahun banjir datang, setiap tahun juga penanganannya itu-itu saja: tanggap darurat, bantuan logistik, evakuasi. Kita tidak bisa terus di siklus itu. Pemerintah harus mulai berpikir strategis dan sistematis,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (5/6/25).

Baca Juga:Diproduseri Eros Candra, Tiga Lagu Pemenang Saloka Mencari Musik Siap Meluncur Jadi Jingle Terbaru Saloka
Baca Juga:  Kapolres Pasuruan Tekankan Persatuan di Momen HUT ke-80 RI: “Semangat Kemerdekaan Harus Jadi Perekat Bangsa”

Banjir terbaru yang terjadi pada Rabu malam (4/6/25) menimpa wilayah Kecamatan Watulimo, khususnya Desa Prigi dan Tasikmadu, serta berdampak ke kawasan Kecamatan Kota, Pogalan, dan Gandusari. Agus menilai, hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan belum pernah benar-benar diselesaikan.

Menurut Agus, salah satu penyebab utama banjir adalah kerusakan kawasan hulu dan pendangkalan sungai. Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan hilir, tetapi serius menangani kondisi lingkungan di pegunungan dan hutan yang semakin gundul.

“Kita butuh rehabilitasi kawasan hulu, penghijauan lereng-lereng yang rusak, dan normalisasi sungai yang mulai dangkal. Jangan cuma keruk lumpur pasca banjir, tapi tidak ada pemeliharaan berkala,” ujarnya.

Baca Juga:Tradisi Leluhur Tetap Hidup! Festival Joko Dolog 2026 Satukan Spiritualitas, Budaya, dan Persaudaraan
Baca Juga:  Pasar Beras Murah Perdana Gandeng Bulog Diserbu Warga, Kapolres Nganjuk Janji Akan Digelar Rutin

Agus juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan Perum Perhutani, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta dinas-dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Kalau memang Perhutani punya kewenangan di wilayah hutan, ya mereka juga harus bertanggung jawab atas kerusakan itu. Semua harus duduk bersama, jangan kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Meski kondisi keuangan daerah dan nasional sedang dalam tahap efisiensi, Agus menilai hal tersebut tidak seharusnya menghambat perencanaan jangka panjang.

“Kalau menunggu semuanya ideal, kita akan terus jadi korban. Tapi kalau dimulai sekarang, sedikit demi sedikit, dalam 5-10 tahun ke depan pasti ada hasilnya,” ucapnya optimistis.

Baca Juga:  JSIT Jateng Sambut Hangat Kunjungan JSIT Jatim, Perkuat Sinergi Pendidikan Islam Terpadu

Agus mengingatkan, banjir bukan hanya soal genangan air, tapi juga soal penderitaan warga. Kerusakan rumah, barang-barang pribadi yang terendam, anak-anak yang tidak bisa sekolah, dan ekonomi warga yang terganggu.

“Banjir itu bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keadilan sosial. Warga punya hak untuk hidup aman dari bencana yang bisa dicegah,” pungkasnya.

Agus berharap, ke depan Pemprov Jatim mampu mengambil peran lebih kuat sebagai koordinator lintas instansi dan menunjukkan komitmen nyata agar Trenggalek tidak terus menjadi langganan bencana setiap musim hujan. (*)