WFH Beda Hari? Fraksi PKS Jatim Minta Tetap Profesional dan Produktif

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Perbedaan kebijakan Work From Home (WFH) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. Namun, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur justru mengajak semua pihak untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan penuh kebijaksanaan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa perbedaan jadwal WFH bukanlah persoalan besar yang perlu diperdebatkan. Menurutnya, kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan yang sama.

“Perbedaan hari pelaksanaan WFH itu wajar. Pemerintah pusat melihat kondisi secara nasional, sementara daerah menyesuaikan dengan kebutuhan lokal,” ujar Lilik.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menetapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur memilih hari Rabu sebagai jadwal WFH.

Meski berbeda, Lilik menilai esensi dari kebijakan tersebut tetap sejalan, yakni meningkatkan efisiensi kerja ASN, menekan mobilitas, serta menjaga produktivitas di tengah dinamika kerja modern.

Ia menekankan bahwa yang lebih penting dari sekadar perbedaan hari adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Jangan sampai hanya karena beda jadwal, pelayanan kepada masyarakat justru terganggu. Itu yang harus dihindari,” tegasnya.

Fraksi PKS DPRD Jatim pun mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah. Komunikasi yang baik dinilai menjadi kunci agar kebijakan WFH tetap berjalan optimal di semua lini pemerintahan.

Tak hanya itu, evaluasi berkala juga dianggap penting untuk memastikan bahwa sistem kerja fleksibel ini benar-benar memberikan dampak positif.

“Yang terpenting adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan harus tetap maksimal, ASN tetap produktif, dan kebijakan berjalan efektif,” imbuh Lilik.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan kebijakan tidak dijadikan bahan perdebatan yang kontraproduktif. Sebaliknya, hal tersebut harus dikelola dengan pendekatan sinkronisasi yang matang.

Dengan sikap tersebut, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur berharap kebijakan WFH bisa menjadi solusi kerja yang adaptif, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk diselaraskan demi hasil yang lebih baik,” pungkasnya. (*)