Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Serukan Warga Jadi Pengawal Demokrasi dan Kebijakan Publik

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Demokrasi yang sehat tidak cukup diwujudkan hanya melalui pelaksanaan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dinilai menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Demokrasi Berkualitas bertema “Demokrasi Berkualitas Dimulai dari Masyarakat: Peran KPU dan Partisipasi Publik” yang dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta berbagai elemen masyarakat di Kota Surabaya.

Dalam pemaparannya, Lilik menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti ketika masyarakat selesai menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Justru setelah proses pemilu berakhir, masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui pengawasan terhadap kebijakan maupun program-program pemerintah.

Menurutnya, masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi warga melalui penyampaian aspirasi, pemberian masukan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah tetap bekerja sesuai amanah rakyat.

“Demokrasi yang berkualitas lahir dari masyarakat yang peduli, kritis, dan berintegritas. Masyarakat bukan hanya pemilih, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan,” tegas Lilik.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah agar mampu memberikan kritik maupun saran yang membangun demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lilik juga mengingatkan pentingnya masyarakat memiliki kecerdasan politik dalam menentukan pilihan pemimpin. Menurutnya, pemimpin harus dipilih berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, serta gagasan yang dimiliki, bukan karena faktor popularitas semata ataupun pengaruh politik sesaat.

Dengan memilih pemimpin yang berkualitas, lanjutnya, masyarakat turut menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa. Pemimpin yang memiliki integritas diyakini akan mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Selain mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan, Lilik turut menyoroti berbagai tantangan yang masih membayangi kualitas demokrasi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah praktik politik uang, maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi politik, hingga masih rendahnya tingkat literasi politik masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh penyelenggara pemilu atau pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.

“Kesadaran politik masyarakat harus terus dibangun agar demokrasi tidak mudah tergerus oleh informasi yang menyesatkan maupun praktik-praktik yang merusak nilai demokrasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Lilik juga menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sementara masyarakat berperan sebagai pengawas kebijakan publik agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Lilik berharap masyarakat Surabaya semakin aktif mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi. Ia mengajak seluruh warga untuk terus menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan politik, serta mengedepankan dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, pengawasan masyarakat yang kuat akan menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang semakin terbuka, demokratis, bertanggung jawab, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan, maka semakin besar pula peluang terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)