Kursi Bupati Pemalang Tak Boleh Kosong! Nurkholes Resmi Ditunjuk Jadi Plt Usai Anom Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Laporan: Andy Saputra

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyelamatkan roda pemerintahan Kabupaten Pemalang setelah Bupati Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ingin pelayanan publik tersendat ataupun pemerintahan kehilangan kendali, Wakil Bupati Nurkholes resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.

Keputusan tersebut diambil hanya berselang singkat setelah status hukum Anom diumumkan. Langkah cepat itu menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jawa Tengah tidak ingin kekosongan kepemimpinan berdampak pada masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, memastikan seluruh proses administrasi penunjukan Plt telah diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

“Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan harus tetap menjadi prioritas utama meskipun kepala daerah sedang menghadapi persoalan hukum. Seluruh pelayanan kepada masyarakat harus berjalan normal tanpa terganggu oleh dinamika politik maupun proses penegakan hukum.

“Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya menunjuk Plt Bupati, Pemprov Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah tetap bekerja secara optimal dan program pembangunan tidak mengalami hambatan.

Sumarno mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu langsung dengan Nurkholes guna memetakan kondisi terkini pemerintahan sekaligus memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan efektif.

Selain memastikan stabilitas pemerintahan, Pemprov Jawa Tengah juga menjadikan kasus yang menimpa Bupati Anom sebagai momentum penguatan integritas bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

Sumarno menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting untuk menjauhi praktik korupsi.

“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama ini terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan KPK. Penguatan tata kelola pemerintahan terus dilakukan melalui supervisi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Perhatian khusus diberikan pada sektor-sektor yang selama ini dinilai paling rentan terhadap penyimpangan, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga praktik jual beli jabatan.

“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” kata Sumarno.

Dengan ditunjuknya Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap roda pemerintahan Kabupaten Pemalang tetap berjalan stabil, pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti, serta seluruh aparatur menjadikan integritas sebagai komitmen utama dalam menjalankan tugas pemerintahan di tengah sorotan publik. (*)